Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) tengah mempercepat pengukuran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) di Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan (PPKP) Tou Lumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Langkah ini bertujuan untuk memetakan kondisi riil kawasan perbatasan sekaligus menyusun rekomendasi pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Pengukuran IPKP sebagai Dasar Sinkronisasi Program
Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP RI, Irjen Pol. Edfrie R. Maith, mengungkapkan bahwa pengukuran IPKP menjadi instrumen evaluasi dan langkah strategis untuk memastikan pembangunan kawasan perbatasan tepat sasaran. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Kawasan Tou Lumbis memiliki potensi sumber daya alam yang besar, seperti rumput laut, kelapa sawit, batu mulia blue safir, dan ubi kayu. Namun, potensi tersebut belum memberikan nilai tambah optimal karena sebagian besar masih dijual dalam bentuk bahan mentah.
Hilirisasi untuk Meningkatkan Daya Saing
Menurut Edfrie, pengembangan hilirisasi menjadi solusi penting untuk meningkatkan daya saing ekonomi masyarakat perbatasan. BNPP RI mendorong pengolahan komoditas lokal menjadi produk bernilai tambah, seperti rumput laut olahan dan tepung tapioka dari ubi kayu. “Kawasan Tou Lumbis memiliki peluang ekonomi yang besar. Perlu didorong pengembangan industri berbasis potensi lokal melalui peningkatan kualitas produksi, pelatihan masyarakat, dan penguatan keberlanjutan bahan baku agar mampu menarik investasi dan membuka peluang ekspor,” ujarnya.
Ketergantungan pada Produk Malaysia dan Barang Ilegal
BNPP RI juga menyoroti tingginya ketergantungan masyarakat terhadap produk asal Sabah, Malaysia, terutama untuk kebutuhan pokok. Kondisi ini diperparah dengan masih adanya peredaran barang ilegal yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan. Edfrie menilai penguatan regulasi dan tata kelola ekspor-impor menjadi langkah penting agar arus barang lebih terkendali dan berpihak pada produk lokal.
Pengawasan Keamanan dan Layanan Dasar
Selain ekonomi, BNPP RI mencatat maraknya aktivitas lintas batas ilegal, termasuk pekerja migran non-prosedural yang memanfaatkan jalur tidak resmi. Keterbatasan sarana pengawasan seperti kapal patroli dan fasilitas keimigrasian menjadi tantangan. “Penguatan peran TNI, Polri, dan Imigrasi harus dibarengi dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai,” tegas Edfrie. Layanan dasar di Tou Lumbis juga masih terbatas, meliputi akses kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur seperti jalan dan dermaga. Wilayah ini rawan banjir dan longsor, sehingga memerlukan perhatian khusus, termasuk rencana relokasi di kawasan berisiko tinggi.
Langkah Strategis BNPP RI
Sebagai tindak lanjut, BNPP RI menyiapkan sejumlah langkah strategis, antara lain pelatihan dan sertifikasi pengolahan rumput laut, pengembangan industri berbasis potensi lokal melalui kolaborasi dengan sektor swasta dan CSR, peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), penyediaan tenaga kesehatan di kawasan PLBN, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui kerja sama pendidikan dan kuota khusus. BNPP RI juga akan mendorong percepatan hilirisasi komoditas unggulan melalui dukungan teknologi, pembiayaan, dan kemitraan, serta memperkuat koordinasi lintas sektor.
Sambutan Positif dari Daerah
Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Nunukan, Robby Nahak Serang, menyambut baik pengukuran IPKP yang dilakukan langsung oleh tim BNPP RI di lapangan. “Tou Lumbis merupakan salah satu kawasan strategis di perbatasan Indonesia-Malaysia. Kami menyambut baik pengukuran IPKP ini sebagai instrumen evaluasi dan pemetaan kebutuhan pembangunan ke depan,” katanya.
Melalui percepatan pengukuran IPKP ini, BNPP RI menegaskan komitmennya untuk terus mendorong pembangunan kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia yang aman, maju, dan berdaya saing, serta memastikan potensi Tou Lumbis dapat berkembang optimal demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
