Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendesak Pemerintah Kabupaten Solok untuk mempercepat proses pembebasan lahan demi mendukung proyek preservasi ruas jalan Lubuk Selasih-Surian di kawasan Air Dingin. Proyek yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) senilai hampir Rp 220 miliar ini dinilai sangat penting untuk meningkatkan konektivitas dan memperlancar arus transportasi di wilayah selatan Sumatera Barat.
Pernyataan tersebut disampaikan Andre saat rapat koordinasi bersama Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat dan Pemerintah Kabupaten Solok di Kantor BPJN Sumbar pada Jumat, 5 Juni 2026. Menurut Andre, proyek preservasi ini mencakup pembangunan dan peningkatan jalan sepanjang sekitar 20 kilometer dengan lebar mencapai 11 meter. Namun, pelaksanaannya masih membutuhkan dukungan pembebasan lahan terhadap 142 rumah warga yang terdampak di sepanjang trase jalan.
Pentingnya Optimalisasi Anggaran
Andre menegaskan bahwa mencari anggaran dari pusat tidaklah mudah. "Kita harus bersaing dengan daerah lain di Indonesia. Karena itu setiap anggaran yang berhasil dibawa ke Sumatera Barat harus dimanfaatkan secara maksimal agar ke depan pemerintah pusat kembali memberikan dukungan pembangunan," ujar Andre. Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR RI ini menambahkan bahwa proyek senilai Rp 220 miliar tersebut merupakan peluang besar bagi Kabupaten Solok dan Sumatera Barat. Oleh sebab itu, persoalan pembebasan lahan harus segera dituntaskan agar target pembangunan dapat berjalan sesuai rencana.
Andre berharap setelah proyek selesai, ruas jalan Lubuk Selasih-Surian memiliki lebar penuh 11 meter. Dengan demikian, keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran arus kendaraan menuju Solok Selatan serta daerah sekitarnya dapat meningkat secara signifikan.
Langkah Pemkab Solok
Sementara itu, Bupati Solok Jon Firman Pandu menyatakan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan langkah untuk mempercepat proses pembebasan lahan. Berdasarkan pendataan terbaru, jumlah bangunan yang terdampak sebanyak 142 unit, lebih sedikit dibandingkan data awal yang mencapai 162 unit. "Alhamdulillah masyarakat hampir semuanya sudah menyatakan setuju. Pemerintah daerah juga sudah menyiapkan anggaran untuk penggantian bangunan warga yang terdampak proyek ini," ujar Jon Firman Pandu.
Proses penilaian aset oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) saat ini tengah berlangsung dan ditargetkan rampung pada Juni 2026. Setelah itu, pembayaran penggantian bangunan kepada warga akan segera dilakukan. "Target kami pada Juli pembayaran sudah bisa dimulai dan paling lambat 31 Agustus 2026 seluruh proses pembebasan lahan selesai atau clean and clear," katanya.
Jon juga menyebutkan bahwa tiga titik longsor di kawasan Air Dingin menjadi prioritas penanganan karena sangat memengaruhi akses transportasi masyarakat.
