Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menerima kunjungan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, beserta jajarannya. Pertemuan yang digelar pada Jumat, 22 Mei 2026, itu membahas percepatan pembangunan infrastruktur dan pemerataan ekonomi di Provinsi Maluku Utara.
Agenda Prioritas Pembangunan
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah agenda prioritas dibahas, meliputi penguatan konektivitas wilayah, pengembangan Sofifi sebagai ibu kota provinsi, pembangunan koridor strategis Trans Kie Raha, serta dukungan infrastruktur untuk kawasan industri dan lumbung pangan di Maluku Utara.
Gubernur Sherly Tjoanda memaparkan capaian pembangunan daerah yang menunjukkan tren positif, termasuk keberhasilan meraih penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri dalam penurunan angka stunting di enam kabupaten atau kota. Pertumbuhan ekonomi Maluku Utara mencapai 34,3 persen, jauh di atas rata-rata nasional, yang menjadi indikator keberhasilan hilirisasi sumber daya mineral, terutama nikel.
“Tantangan utama yang dihadapi saat ini adalah memastikan distribusi kesejahteraan berjalan lebih merata melalui penguatan infrastruktur dasar,” ujar Sherly Tjoanda dalam keterangan tertulis, Jumat, 29 Mei 2026.
Pengembangan Sofifi sebagai Ibu Kota Provinsi
Salah satu isu utama yang dibahas adalah pengembangan Sofifi sebagai ibu kota provinsi. Meskipun telah ditetapkan secara administratif, Sofifi masih menghadapi keterbatasan anggaran dan minimnya infrastruktur dasar seperti pasar tradisional dan aksesibilitas transportasi. Saat ini, akses menuju Sofifi bergantung pada Bandara Sultan Babullah di Ternate yang dilanjutkan dengan perjalanan laut. Oleh karena itu, diperlukan pembangunan infrastruktur yang lebih terintegrasi untuk memperkuat konektivitas kawasan.
Koridor Trans Kie Raha
Pemerintah Provinsi Maluku Utara juga mendorong percepatan pembangunan koridor strategis Trans Kie Raha yang menghubungkan Sofifi dengan kawasan industri utama di Weda dan Buli. Proyek ini diyakini mampu memangkas waktu tempuh dari 3,5–5 jam menjadi sekitar 1 jam, sekaligus memperkuat konektivitas logistik dan distribusi kebutuhan pangan menuju kawasan industri.
Saat ini, Maluku Utara memegang peran strategis sebagai salah satu pusat industri nikel dunia. Sekitar 100 dari 166 smelter nasional berada di wilayah tersebut, dengan kontribusi mencapai 50 persen produksi nasional. Aktivitas ekonomi yang dihasilkan mencapai hampir Rp150 triliun per tahun.
“Ke depan, pengembangan industri baterai berbasis nikel di Weda dan Buli, termasuk investasi dari mitra global, diharapkan semakin memperkuat posisi Maluku Utara dalam rantai pasok kendaraan listrik dunia,” jelas Sherly.
Penguatan Konektivitas Lumbung Pangan
Penguatan konektivitas menuju kawasan lumbung pangan juga menjadi prioritas untuk mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah. Pembangunan jalan Trans Kie Raha diproyeksikan mempercepat distribusi logistik dari sebelumnya mencapai lima jam menjadi kurang dari satu jam.
Untuk mendukung keseluruhan program tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengajukan kebutuhan anggaran sebesar Rp2,9 triliun kepada pemerintah pusat. Usulan tersebut mencakup pembangunan jalan, perbaikan infrastruktur dasar, irigasi, hingga penanganan pascabencana.
Respons AHY
Menanggapi hal itu, AHY menyampaikan apresiasi atas capaian dan perencanaan strategis Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Dia menegaskan bahwa Kemenko Infrastruktur akan memberikan perhatian khusus terhadap percepatan pembangunan di wilayah tersebut, terutama dalam mengatasi ketimpangan ekonomi.
“Kami melihat adanya visi yang kuat dan perencanaan yang matang. Kemenko Infrastruktur akan mengoordinasikan usulan ini dengan Bappenas, Kementerian PU, serta kementerian teknis lainnya agar pembangunan infrastruktur, khususnya jalan strategis, dapat segera direalisasikan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujar AHY.
AHY juga menekankan pentingnya pendekatan pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Hal itu sejalan dengan target jangka panjang Maluku Utara untuk menjadi pusat pertumbuhan baru di Indonesia Timur pada 2029, sekaligus tuan rumah berbagai agenda nasional berbasis potensi pariwisata dan sumber daya alam.
Peserta Pertemuan
Dalam pertemuan ini, AHY didampingi oleh Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang Nazib Faizal; Staf Khusus Menteri Agust Jovan Latuconsina dan Sigit Raditya; serta Asisten Deputi Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Transmigrasi pada Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang Muh. Burhanudin Borut. Turut hadir pula Kepala Badan Penghubung Ningdyah Lestari dan Kepala Dinas PUPR Maluku Utara, Risman Iriyanto Djafar.
