Wakil Ketua MPR RI Serukan Percepatan Elektrifikasi untuk Ketahanan Energi Nasional
Jakarta - Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menegaskan bahwa percepatan elektrifikasi merupakan langkah strategis yang mendesak untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil impor. Dalam keterangannya pada Selasa (31/3/2026), Eddy menyoroti bahwa ketergantungan ini membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan menciptakan risiko stabilitas energi dalam negeri, terutama di tengah kondisi geopolitik global yang tidak menentu, khususnya di kawasan Timur Tengah.
Alarm Ketergantungan Impor Energi Fosil
Eddy Soeparno mengungkapkan bahwa Indonesia masih sangat bergantung pada impor energi fosil seperti minyak mentah, LPG, dan gas, yang membuat negara rentan terhadap fluktuasi harga global dan tekanan geopolitik. "Situasi global saat ini menunjukkan bahwa kita harus segera mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Elektrifikasi menjadi salah satu solusi yang paling realistis dan dapat dilakukan dalam waktu relatif cepat," ujarnya. Ia menambahkan bahwa peningkatan elektrifikasi perlu dilakukan secara menyeluruh, mencakup sektor industri maupun rumah tangga, untuk memperkuat ketahanan energi nasional.
Langkah Konkret: Peralihan ke Kompor Listrik
Salah satu langkah konkret yang didorong oleh Eddy adalah peralihan penggunaan LPG ke kompor listrik di rumah tangga. "Selama ini kita mengimpor jutaan ton LPG setiap tahun untuk kebutuhan rumah tangga. Ini membuat kita rentan terhadap fluktuasi harga global dan tekanan geopolitik. Elektrifikasi rumah tangga, termasuk penggunaan kompor listrik, adalah solusi konkret untuk mengurangi ketergantungan tersebut," sambungnya. Ia menekankan bahwa langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam memanfaatkan keunggulan domestik, terutama dari sektor kelistrikan yang semakin didominasi oleh sumber energi dalam negeri, termasuk energi baru terbarukan (EBT).
Pentingnya Dukungan Pemerintah dan Kesiapan Masyarakat
Namun, Eddy Soeparno mengingatkan bahwa kebijakan ini harus dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kesiapan masyarakat. "Pemerintah perlu memastikan bahwa masyarakat mendapatkan akses terhadap peralatan yang terjangkau, listrik yang stabil, dan pemahaman yang cukup mengenai manfaat jangka panjang dari penggunaan kompor listrik," ujarnya. Ia menekankan pentingnya dukungan pemerintah dalam bentuk insentif, edukasi publik, serta jaminan ketersediaan infrastruktur listrik yang andal dan terjangkau untuk mendorong transisi energi yang sukses.
Peran Sektor Ketenagalistrikan dalam Transisi Energi
Eddy juga menyoroti peran kunci sektor ketenagalistrikan dalam mendukung transisi energi menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT). Ia menyebut bahwa hingga saat ini, Indonesia masih bergantung pada minyak dan gas dalam jumlah besar, sementara alternatif penggantinya belum sepenuhnya tersedia. "Transisi energi tetap harus berjalan, dan sektor listrik adalah yang paling siap untuk dipercepat. Ini sejalan dengan upaya kita mencapai target Net Zero Emission (NZE) pada 2060 atau bahkan lebih cepat," pungkasnya. Dengan demikian, percepatan elektrifikasi tidak hanya mengurangi ketergantungan impor tetapi juga mendukung komitmen Indonesia terhadap keberlanjutan lingkungan.
