Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, 5 Mei 2026. Pertemuan tersebut membahas dinamika harga minyak mentah global dan dampaknya terhadap Indonesian Crude Price (ICP). Harga minyak mentah dinilai memiliki pengaruh signifikan terhadap kebijakan energi nasional dan penerimaan negara. Selain itu, pemerintah juga menyoroti langkah penataan sektor pertambangan ke depan dengan penekanan pada peningkatan porsi kepemilikan negara, sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945.
Pembahasan Harga Minyak dan Penataan Tambang
Bahlil menjelaskan bahwa pertemuan membahas beberapa perkembangan, termasuk harga minyak mentah terhadap ICP serta penataan tambang yang sebagian besar kepemilikannya harus dimiliki oleh negara sesuai implementasi Pasal 33. Pemerintah berkomitmen untuk mengoptimalkan pendapatan negara dari sektor sumber daya alam, baik dari tambang lama maupun pengembangan baru. Upaya tersebut akan dilakukan melalui penguatan skema kerja sama yang adaptif dan menguntungkan negara.
"Itu nanti akan kita coba untuk mengoptimalkan pendapatan negaranya secara maksimal dan ini akan kita menggunakan contoh seperti pembagian hasil daripada pengelolaan migas kita," ujar Bahlil. "Migas kita itu kan ada cost recovery, ada growth split, mungkin pola-pola itu yang akan kita coba exercise untuk kita bangun untuk bisa melakukan kerja sama dengan pihak swasta," sambungnya.
Target Pengurangan Impor BBM Bensin
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menargetkan Indonesia secara perlahan dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM jenis bensin. Hal ini menyusul kesuksesan dalam mendorong program campuran biodiesel dengan solar yang ditargetkan menjadi 50 persen (B50) pada pertengahan tahun ini. Mandatori B50 merupakan pencampuran solar dan minyak sawit yang kini mencapai 40 persen (B40) dan direncanakan meningkat menjadi 50 persen pada Juli 2026. Dengan skema ini, Indonesia diproyeksikan akan menghentikan impor solar untuk pertama kalinya dalam sejarah pada 2026.
Terinspirasi dari keberhasilan tersebut, pemerintah kini menyiapkan langkah serupa untuk BBM jenis bensin. Bahlil telah melakukan kunjungan ke Brasil, negara yang telah lebih dulu menerapkan mandatori pencampuran etanol. Ia menilai bahan bakunya seperti singkong, jagung, dan tebu tersedia melimpah di Indonesia. Pemerintah menargetkan kebijakan pencampuran etanol sebesar 20 persen pada bensin dapat mulai diterapkan pada 2028. "Kalau kita mandatori 20 persen, berarti kita kurangi impor bensin 8 juta kiloliter," kata Bahlil.
Solusi untuk Gas Rumah Tangga
Untuk gas rumah tangga, tantangannya berbeda. Indonesia mengimpor 7,47 metrik ton (MT) Liquefied Petroleum Gas (LPG) per tahun karena produksi dalam negeri hanya sekitar 1,94 MT yang mampu memenuhi seperlima dari kebutuhan nasional. Ditambah lagi subsidi LPG menelan hampir Rp 80-87 triliun per tahun dari kas negara. Sebagai jalan keluar, pemerintah mengembangkan Compressed Natural Gas (CNG), gas yang dipadatkan dan dikemas dalam tabung, yang diklaim 30-40 persen lebih murah dibanding LPG. "Teknologi ini sudah diujicobakan di restoran dan sejumlah dapur program makan bergizi gratis, dan sedang disiapkan untuk pasar rumah tangga," ujar Bahlil.
Diversifikasi Pasokan Minyak
Di sisi lain, pemerintah tengah melakukan penyesuaian terhadap sumber pasokan minyak mentah dunia. Sebelumnya Indonesia banyak bergantung pada pasokan dari kawasan Timur Tengah yang melewati Selat Hormuz. Kini sumber impor disebar dari Afrika, Amerika, hingga Rusia. "Kalau bapak presiden (Prabowo Subianto) berangkat untuk cari minyak, itu bukan jalan-jalan. Kita jalan kerja memikirkan 280 juta nyawa yang ada di bangsa ini," ungkap Bahlil.
Pemerintah juga memberikan jaminan yang langsung menyentuh kepentingan sehari-hari masyarakat. "Sampai 31 Desember, sekalipun harga ICP USD 100 dolar (per barel), Insya Allah harga BBM dan LPG subsidi tidak akan naik," tegasnya. Bahlil mengakui kondisi energi nasional saat ini jauh dari ideal. Indonesia yang dulu pernah menjadi eksportir minyak dan anggota OPEC kini berbalik menjadi importir. Produksi minyak dalam negeri hanya mencapai 605 ribu barel per hari, sementara konsumsi nasional sudah menyentuh 1,6 juta barel per hari. Oleh karena itu, Bahlil tak mau berpuas diri meskipun JP Morgan menempatkan Indonesia di posisi kedua dari 52 negara sebagai negara dengan ketahanan energi terbaik di dunia. "Dalam kondisi ini kita harus putar otak bagaimana caranya harus mencapai kemandirian energi," tegas Bahlil.
