Pemerintah Tegaskan Harga BBM Subsidi dan Nonsubsidi Tak Akan Naik
Pemerintah Indonesia secara resmi membantah kabar yang beredar mengenai rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), baik yang bersubsidi maupun nonsubsidi. Pernyataan tegas ini disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, dalam konferensi pers yang digelar pada Selasa, 31 Maret 2026.
Koordinasi Intensif Pemerintah, ESDM, dan Pertamina
Menurut Prasetyo Hadi, pemerintah bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Pertamina telah melakukan pembahasan mendalam menyusul munculnya isu kenaikan harga BBM tersebut. Keputusan untuk tidak menaikkan harga diambil atas arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto, yang selalu mengedepankan kepentingan rakyat dalam setiap pengambilan kebijakan.
"Setelah kami melakukan koordinasi dalam hal ini pemerintah dan Kementerian ESDM bersama dengan Pertamina, dan atas petunjuk dari Bapak Presiden, kami sampaikan bahwa Pertamina belum akan melakukan penyesuaian harga baik untuk BBM subsidi maupun BBM nonsubsidi," jelas Prasetyo Hadi kepada para wartawan.
Imbauan kepada Masyarakat untuk Tidak Panik
Prasetyo Hadi juga mengimbau masyarakat agar tidak terpengaruh oleh isu-isu yang belum jelas kebenarannya. Ia menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas harga, yang bertujuan untuk melindungi daya beli masyarakat di tengah berbagai tantangan ekonomi.
"Kami berharap dengan pernyataan ini masyarakat dapat mendapatkan informasi yang lebih jelas dan akurat. Masyarakat tidak perlu panik karena pemerintah berkomitmen penuh untuk menjaga stabilitas harga," ujarnya.
Ketersediaan BBM Dipastikan Aman
Selain masalah harga, pemerintah juga memastikan bahwa ketersediaan BBM di seluruh Indonesia berada dalam kondisi aman. Prasetyo Hadi meminta masyarakat untuk tidak khawatir atau resah terkait pasokan bahan bakar tersebut.
"Tidak perlu resah karena ketersediaan BBM kami jamin. Kita jamin, dan harga tidak akan terjadi penyesuaian. Demikian yang dapat kami sampaikan, sekali lagi selamat beraktivitas pada seluruh masyarakat Indonesia," tambahnya.
Langkah ini diharapkan dapat meredam keresahan publik dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah di sektor energi. Dengan kepastian ini, diharapkan aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat dapat berjalan lancar tanpa gangguan.
