PAN Apresiasi Keputusan Pemerintah Tak Naikkan Harga BBM, Fokus pada Daya Beli dan Transisi Energi
Jakarta - Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) di DPR RI, Putri Zulkifli Hasan, memberikan apresiasi tinggi terhadap keputusan pemerintah yang memastikan tidak adanya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) per tanggal 1 April 2026. Menurutnya, langkah ini sangat penting untuk menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi nasional.
"Kebijakan ini penting untuk menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi," ujar Putri Zulhas dalam keterangan tertulis yang dikeluarkan pada Selasa, 31 Maret 2026. Sebagai Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, ia menegaskan bahwa momentum ini harus dimanfaatkan secara optimal untuk memperkuat agenda energi jangka panjang.
Dorongan Gerakan Hemat Energi dan Transisi Berkelanjutan
Putri Zulhas menjelaskan bahwa dalam Rakernas II PAN 2026, telah ditekankan pentingnya kampanye hemat energi dan penggunaan energi secara bijak. "PAN mendorong gerakan hemat dan bijak energi di seluruh kader sebagai langkah konkret menjaga ketahanan energi nasional," jelasnya. Ia menambahkan bahwa stabilitas harga energi perlu diiringi dengan percepatan transisi menuju sumber energi yang lebih berkelanjutan, sekaligus mendukung visi swasembada energi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
"Fraksi PAN siap mengawal kebijakan energi yang tidak hanya menjaga stabilitas saat ini, tetapi juga memperkuat kemandirian energi nasional ke depan," tegas Putri Zulhas. Hal ini menunjukkan komitmen partai dalam mendukung kebijakan energi yang berorientasi pada kemandirian dan keberlanjutan.
Pengawasan Distribusi BBM dan Penindakan Tegas
Selain itu, Fraksi PAN juga mendorong PT Pertamina (Persero) untuk memastikan distribusi BBM tetap lancar dan tepat sasaran. Putri Zulhas menekankan pentingnya pengawasan distribusi BBM di lapangan serta penindakan tegas terhadap praktik penyimpangan, termasuk penyelewengan dan penimbunan.
"Kami meminta pengawasan distribusi diperketat dan tidak boleh ada ruang bagi praktik penyelewengan maupun penimbunan BBM. Ini harus ditindak tegas agar tidak merugikan masyarakat," tegasnya. Ia juga mendorong peran aktif Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk memastikan tata kelola distribusi energi berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Dengan demikian, keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat, sambil terus didukung oleh upaya-upaya konkret dalam pengelolaan energi nasional.
