Indonesia tengah memproyeksikan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) yang ditargetkan beroperasi pada 2032. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria bahkan menyebut PLTN itu dapat beroperasi lebih cepat dari jadwal.
"PLTN dijadwalkan beroperasi 2032, tapi mungkin dipercepat lagi," kata Arif dalam pemaparannya di Jakarta, Jumat (9/1) lalu. BRIN juga fokus pada pengembangan teknologi struktur, sistem, dan komponen (SSK) serta keselamatan reaktor nuklir.
Sejarah Panjang Nuklir Indonesia
Indonesia memiliki sejarah panjang dengan fasilitas nuklir, dimulai sejak era Presiden ke-1 RI Ir. Sukarno. Menurut buku "Nuklir Sukarno: Kajian Awal atas Politik Tenaga Atom Indonesia 1958-1967" karya Teuku Reza Fadeli, Indonesia merupakan salah satu dari 18 negara panitia persiapan pendirian International Atomic Energy Agency (IAEA).
IAEA resmi berdiri pada 29 Juli 1957. Setahun kemudian, Sukarno mendirikan Lembaga Tenaga Atom (LTA) untuk riset nuklir dan pengembangan teknologi nuklir di Indonesia. LTA berlandaskan pemikiran bahwa Indonesia tidak tertarik pada senjata nuklir atau penggunaannya untuk militer.
Bantuan Asing dan Pembangunan Reaktor
Indonesia mendapat bantuan dari Amerika Serikat sebesar US$350 ribu untuk program riset di bawah perjanjian bilateral Atom for Peace Program. Dana itu digunakan untuk proyek reaktor atom di Bandung. Reaktor nuklir pertama di Bandung bernama TRIGA-Mark II berkapasitas 250 KW, diketuai Ir. Djali Ahimsa, dan pengerjaannya diserahkan ke ITB dengan pengawasan LTA.
Selain AS, Indonesia juga menerima bantuan dari Uni Soviet berupa reaktor tipe IRT-1.000 di dekat Jakarta dan proyek Subcritical Assembly di Yogyakarta.
Perubahan Orientasi di Era Soeharto
Setelah Sukarno lengser, kebijakan nuklir Indonesia bergeser di bawah Soeharto. Orientasi politik pengembangan nuklir menekankan pada energi nuklir untuk tujuan damai di bawah pengawasan internasional. Pada 1967, Soeharto menandatangani perjanjian keamanan dengan IAEA.
Pada era Soeharto, dibangun reaktor penelitian kedua di Yogyakarta pada 1979, yang merupakan reaktor buatan dalam negeri dengan bantuan General Atomic. Reaktor penelitian ketiga (GA Siwabessy) didirikan pada 1987 dengan daya relatif tinggi. Meskipun demikian, pembangunan PLTN tidak terealisasi karena proposal BATAN selalu ditolak Soeharto.
Perkembangan Era Reformasi
Di era reformasi, Presiden BJ. Habibie mengirim puluhan putra-putri Indonesia untuk studi lanjut di bidang nuklir dan memperkuat fasilitas riset di Serpong, yang kini menjadi Kawasan Sains dan Teknologi BJ Habibie di Serpong, Tangerang Selatan. Reaktor Serbaguna GA Siwabessy (30 MW) dioptimalkan untuk uji material, produksi radioisotop, dan penelitian teknologi nuklir.
Pada era Jokowi, kebijakan nuklir bertransformasi menjadi mendorong nuklir sebagai bagian dari bauran energi baru terbarukan. Pemerintah menargetkan percepatan pembangunan PLTN pertama pada 2032-2034 dan membentuk tim percepatan NEPIO yang diketuai Luhut Binsar Pandjaitan. Jokowi juga menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2022 yang memasukkan bahan baku nuklir seperti uranium dan thorium ke dalam industri pertambangan.
Fasilitas Nuklir Saat Ini
BRIN saat ini memiliki tiga kompleks pengembangan nuklir:
- Serpong: Reaktor Serba Guna GA Siwabessy (RSG-GAS) berkapasitas 30 MW Thermal, merupakan reaktor riset terbesar se-Asia Tenggara, digunakan untuk produksi radioisotop medis dan industri, pengujian material, serta pendidikan.
- Yogyakarta: Reaktor TRIGA Kartini, reaktor riset non-daya tipe TRIGA Mark II dengan daya 250 kW, digunakan untuk pelatihan, penelitian, dan pendidikan.
- Bandung: Reaktor Triga 2000, yang dayanya ditingkatkan dari 250 kW menjadi 2000 kW pada 1996, digunakan untuk produksi radioisotop, penelitian, dan pendidikan.
Dukungan Riset dan Target ke Depan
BRIN memiliki Organisasi Riset Teknologi Nuklir (ORTN) yang terdiri dari tujuh pusat riset, meliputi teknologi akselerator, proses radiasi, reaktor nuklir, radioisotop, analisis berkas nuklir, bahan nuklir dan limbah radioaktif, serta keselamatan metrologi dan mutu nuklir.
Kepala BRIN Arif Satria menargetkan PLTN berkapasitas 7 GWe pada 2040 dan 35-45 GWe pada 2060. Pemerintah telah memasukkan PLTN dalam peta jalan energi nasional sebagai beban dasar yang andal, aman, terjangkau, dan bersih.
"Langkah selanjutnya pemerintah juga tengah menyiapkan NEPIO serta tapak-tapak yang bisa menjadi alternatif pembangunan PLTN sesuai demand yang ada," kata Arif kepada CNNIndonesia.com, Selasa (12/5). BRIN juga tengah mengkaji opsi teknologi reaktor, baik Small Modular Reactors (SMR) maupun reaktor skala besar.
Kepala Organisasi Riset Tenaga Nuklir BRIN Syaiful Bakhri menyebut BRIN memiliki 28 tapak area potensial untuk PLTN yang tersebar di Sumatra, Jawa, Sulawesi, dan Kalimantan. BRIN juga bekerja sama dengan universitas dan politeknik untuk menyiapkan sumber daya manusia, dengan target lulusan sekitar 100 mahasiswa per tahun dari Poltek Nuklir.
