Filipina Ambil Langkah Darurat untuk Jamin Pasokan Bahan Bakar
Pemerintah Filipina telah mengeluarkan kebijakan darurat yang mengizinkan penggunaan sementara dan terbatas bahan bakar dengan standar Euro-II, yang lebih murah namun lebih kotor dibandingkan standar yang berlaku saat ini. Keputusan ini diambil sebagai respons terhadap dampak krisis Timur Tengah yang mengancam stabilitas pasokan energi negara tersebut.
Ruang Lingkup dan Aturan Penggunaan
Departemen Energi (DOE) Filipina menegaskan bahwa izin penggunaan bahan bakar Euro-II ini hanya berlaku untuk sektor-sektor tertentu dengan batasan ketat. Kendaraan yang diperbolehkan hanyalah kendaraan model tahun 2015 dan sebelumnya, angkutan umum tradisional seperti jeepney, pembangkit listrik dan generator, serta sektor maritim dan pelayaran.
"Langkah ini dimaksudkan untuk membantu menjaga pasokan bahan bakar yang berkelanjutan, memadai, dan mudah diakses, sambil memberikan fleksibilitas terbatas untuk sektor-sektor yang mungkin terpengaruh," jelas DOE dalam pernyataan resminya yang dirilis pada Senin (23/3/2026).
Perbedaan Standar dan Implikasi Lingkungan
Filipina sebenarnya telah beralih ke bahan bakar yang lebih bersih dengan standar Euro-IV sejak tahun 2016, meninggalkan standar Euro-II yang sebelumnya berlaku. Perbedaan utama antara kedua standar ini terletak pada kandungan sulfur: bahan bakar Euro-IV memiliki kandungan sulfur hanya 50 bagian per juta (ppm), sementara bahan bakar Euro-II memiliki kandungan sulfur sepuluh kali lipat lebih tinggi, yaitu 500 ppm.
DOE telah mengeluarkan perintah ketat kepada perusahaan minyak yang akan menawarkan bahan bakar Euro-II untuk menjaga pemisahan yang jelas dari bahan bakar Euro-IV di seluruh sistem penyimpanan, transportasi, dan ritel. Ini bertujuan mencegah pencampuran yang dapat mengurangi efektivitas bahan bakar bersih.
Latar Belakang Krisis dan Protes Publik
Kebijakan darurat ini muncul di tengah gejolak harga minyak global yang dipicu oleh perang AS-Israel di Iran, yang menyebabkan lonjakan harga bahan bakar di Filipina. Minggu lalu, ribuan pengemudi jeepney turun ke jalan di berbagai kota untuk memprotes kenaikan harga solar lokal yang lebih dari dua kali lipat.
Seperti banyak negara tetangganya di Asia Tenggara, Filipina telah mengambil berbagai langkah untuk mengatasi dampak kenaikan biaya energi, termasuk:
- Memperpendek minggu kerja
- Memberikan subsidi bahan bakar
- Memberikan kekuasaan darurat kepada presiden untuk menangguhkan atau mengurangi pajak bahan bakar
Upaya Diplomasi Energi dan Diversifikasi Sumber
Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. mengungkapkan dalam pesan video pada Minggu (22/3) bahwa pemerintah sedang melakukan pembicaraan dengan beberapa negara mengenai kemungkinan pengaturan pasokan bahan bakar. Negara-negara yang disebutkan termasuk India, Cina, Jepang, Korea Selatan, Thailand, dan Brunei.
Filipina, yang sangat bergantung pada minyak dari Timur Tengah untuk memenuhi kebutuhan bahan bakarnya, juga akan mengimpor minyak dari Rusia bulan ini untuk pertama kalinya dalam lima tahun. Langkah ini menunjukkan upaya serius pemerintah untuk mendiversifikasi sumber energi dan mengurangi ketergantungan pada satu kawasan.
Kebijakan penggunaan sementara bahan bakar Euro-II ini diharapkan dapat memberikan solusi jangka pendek sambil pemerintah mencari solusi yang lebih berkelanjutan untuk mengamankan pasokan energi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik global.
