Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno, menjadi pembicara dalam agenda Parlemen Kampus 2026 yang digelar DPR RI bersama Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS). Dalam kesempatan itu, ia menekankan peran Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) sebagai solusi utama mengatasi persoalan sampah nasional.
Darurat Sampah Nasional
Eddy menyebut bahwa Indonesia menghadapi darurat sampah. Dari total 56 juta ton sampah per tahun, sekitar 61 persen belum terkelola dengan baik. Sebagian besar berakhir di tempat pembuangan terbuka atau mencemari lingkungan, berdampak pada kesehatan publik dan efisiensi ekonomi.
Apresiasi Komitmen Presiden Prabowo
Eddy mengapresiasi langkah Presiden Prabowo yang menjadikan penanganan sampah sebagai prioritas nasional melalui pendekatan waste-to-energy (WtE). Menurutnya, pendekatan konvensional sudah tidak memadai sehingga transformasi menuju ekonomi sirkular lewat PLTSa menjadi strategis.
Regulasi Baru Percepat PLTSa
Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 menjadi tonggak penting. Regulasi ini memberikan kepastian tarif listrik 20 sen dolar AS per kWh, kontrak hingga 30 tahun, dan jaminan pasokan sampah minimal 1.000 ton per hari. Penghapusan tipping fee dari APBD dan pengalihan ke APBN dinilai meningkatkan daya tarik investasi.
Dampak Ekonomi dan Lingkungan
Setiap megawatt PLTSa diperkirakan menciptakan delapan lapangan kerja. Pengembangan 33 lokasi PLTSa berpotensi menghasilkan kapasitas 450-660 MW dan membuka peluang perdagangan karbon hingga USD 30 miliar pada 2030.
Peran Akademisi dan Mahasiswa
Eddy mendorong keterlibatan kampus sebagai pusat inovasi riset teknologi, desain kebijakan, dan tata kelola PLTSa yang berkelanjutan. Ia menekankan bahwa keberhasilan program ini bergantung pada kolaborasi lintas sektor dan konsistensi kebijakan jangka panjang.
Acara tersebut juga dihadiri Walikota Solo Respati Ardhi dan Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Aria Bima.
