Blok M Jadi Percontohan Kawasan Rendah Emisi Jakarta
Kawasan Blok M, Jakarta Selatan, direkomendasikan sebagai percontohan pertama penerapan kawasan rendah emisi di Jakarta. Rekomendasi ini tertuang dalam laporan berjudul 'Kawasan Rendah Emisi Terpadu Jakarta: Dari Ambisi Menuju Aksi' yang diserahkan Breathe Cities kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Dudi Gardesi menyatakan bahwa laporan tersebut merupakan bagian dari penguatan kerja sama untuk mewujudkan udara bersih dan lingkungan kota yang lebih sehat. Menurut Dudi, Blok M memiliki konektivitas transportasi publik yang kuat, aktivasi ekonomi dinamis, serta fungsi kawasan campuran yang beragam. "Dengan karakter tersebut, Blok M dapat menjadi lokasi awal untuk menguji berbagai intervensi terintegrasi sebelum diterapkan secara lebih luas di wilayah Jakarta lainnya," ujar Dudi dalam keterangan resmi, Kamis (25/6/2026).
Selain Blok M, kawasan lain yang juga direkomendasikan sebagai percontohan adalah Kota Tua, GBK–Senayan, Medan Merdeka, dan Dukuh Atas. Kelima klaster ini dipilih berdasarkan potensi dan kesiapan masing-masing.
Implementasi Bertahap 2026-2029
Dudi menjelaskan bahwa implementasi kawasan rendah emisi akan berlangsung secara bertahap pada periode 2026–2029. Pendekatan yang digunakan bersifat adaptif, berbasis data, dan mempertimbangkan kesiapan masyarakat serta ekosistem pendukung di setiap kawasan.
"Dalam skenario implementasi paling ambisius, kerangka Kawasan Rendah Emisi berpotensi menurunkan konsentrasi PM2.5 lebih dari 14,3 persen di seluruh kawasan prioritas, dengan penurunan mencapai 20,7 persen di kawasan GBK–Senayan," kata Dudi. Ia memprakirakan peningkatan kualitas udara dapat menghasilkan manfaat kesehatan dan kesejahteraan sekitar Rp1,9 triliun per tahun. "Manfaat ini berasal dari berkurangnya biaya kesehatan, menurunnya paparan terhadap polusi udara berbahaya, serta berkurangnya risiko kematian dini akibat pencemaran udara," jelasnya.
Kunci Keberhasilan: Alternatif Mobilitas Andal
Dudi menegaskan bahwa kawasan rendah emisi bukan sekadar kebijakan pembatasan kendaraan. Keberhasilan program sangat bergantung pada tersedianya alternatif mobilitas yang andal, nyaman, terjangkau, dan mudah diakses masyarakat. Pendekatan ini mencerminkan komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk menghadirkan solusi seimbang: mengurangi polusi, melindungi kesehatan warga, sekaligus memastikan pilihan mobilitas yang lebih baik.
"Karena itu, penguatan transportasi publik, integrasi antarmoda, perbaikan fasilitas pejalan kaki, serta komunikasi publik yang terbuka menjadi bagian penting dalam proses implementasi," ucap Dudi. "Pemprov DKI juga menempatkan keterlibatan masyarakat sebagai elemen utama agar kebijakan dapat dipahami, diterima, dan dijalankan bersama," pungkasnya.
