Pemerintah Ambil 5 Langkah Strategis untuk Hemat Energi di Tengah Krisis
Pemerintah pusat telah mengumumkan serangkaian langkah efisiensi energi sebagai respons terhadap krisis yang dipicu oleh perang di Timur Tengah. Kebijakan ini, yang mencakup work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) dan penghematan anggaran, diresmikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Selasa (31/3) dan mulai berlaku pada April 2026.
1. WFH Wajib bagi ASN Setiap Hari Jumat
Airlangga Hartarto menyatakan bahwa ASN di instansi pusat dan daerah akan menerapkan work from home satu hari dalam seminggu, khususnya setiap hari Jumat. Kebijakan ini bertujuan mendorong tata kelola pelayanan berbasis digital dan didasarkan pada pengalaman pasca-penanganan COVID-19. "Mengapa dipilih Jumat? Karena sebagian kementerian telah melakukan kerja 4 hari dalam seminggu dengan aplikasi, ini pasca daripada COVID kemarin," jelas Airlangga dalam konferensi pers virtual.
2. WFH Sektor Swasta Disesuaikan dengan Kebutuhan Usaha
Untuk sektor swasta, pemerintah akan menerapkan kebijakan WFH yang menyesuaikan karakteristik dan kebutuhan masing-masing sektor. Aturan ini akan dijelaskan lebih lanjut dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan dan berlaku mulai 1 April 2026. Airlangga menekankan bahwa jadwal WFH akan berbeda-beda untuk memastikan produktivitas tetap terjaga.
3. Pembatasan Penggunaan Mobil Dinas Hingga 50%
Langkah ketiga melibatkan efisiensi mobilitas dengan membatasi penggunaan kendaraan dinas hingga 50%, kecuali untuk operasional penting dan kendaraan listrik. Pemerintah juga mendorong pemanfaatan transportasi publik untuk mengurangi konsumsi bahan bakar minyak (BBM). "Mendorong penggunaan transportasi publik. Jadi mengurangi kendaraan dinas dan menggunakan semaksimal mungkin transportasi publik," ujar Airlangga.
4. Pembatasan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri
Pemerintah membatasi perjalanan dinas dalam negeri hingga 50% dan luar negeri hingga 70%. Kebijakan ini akan diatur melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dan mulai efektif pada 1 April 2026. Airlangga menegaskan bahwa efisiensi ini tidak akan mengurangi kinerja dan pelayanan ASN kepada masyarakat.
5. Efisiensi Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG), juga mengalami penyesuaian. MBG akan disediakan selama 5 hari dalam seminggu, dengan pengecualian untuk daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) dan daerah dengan angka stunting tinggi. Airlangga mengungkapkan bahwa langkah ini berpotensi menghemat APBN hingga Rp 20 triliun. "Tetap memperhatikan pengecualian seperti untuk asrama, daerah 3T dan daerah dengan tingkat stunting yang tinggi. Potensi penghematan dari kegiatan ini mencapai Rp 20 triliun," katanya.
Airlangga menambahkan bahwa langkah-langkah efisiensi ini merupakan bagian dari transformasi struktural menuju ekonomi yang lebih efisien. Ia mengajak seluruh masyarakat dan dunia usaha untuk mendukung budaya kerja baru ini guna menjaga produktivitas di tengah tantangan energi global.
