PDIP Soroti Ketimpangan Akses Transportasi Publik di Jakarta, Desak Integrasi Segera Dilakukan
Ketua Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD DKI Jakarta, Pantas Nainggolan, menegaskan bahwa penguatan integrasi dan kesetaraan moda transportasi publik di Ibu Kota harus segera diwujudkan. Hal ini disampaikannya dalam Focus Group Discussion (FGD) Transportasi Umum yang digelar di Jakarta pada Selasa, 10 Februari 2026.
Menurut Pantas, transportasi berkelanjutan merupakan instrumen krusial untuk mewujudkan keadilan sosial dan keberpihakan kepada masyarakat kecil. Pernyataan ini sejalan dengan sikap politik PDIP dalam Rapat Kerja Nasional I Januari 2026, yang menempatkan isu krisis ekologis, mitigasi bencana, dan keberlanjutan lingkungan sebagai agenda strategis partai.
Masalah Serius dalam Sistem Transportasi Jakarta
Pantas mengungkapkan bahwa Jakarta masih menghadapi permasalahan serius dalam sistem transportasi umumnya. Pertumbuhan urbanisasi yang cepat dan perluasan kawasan permukiman seringkali tidak diiringi dengan penyediaan angkutan umum massal yang memadai.
"Konsentrasi kegiatan ekonomi di pusat kota telah membentuk pola mobilitas yang tidak efisien dan masih sangat bergantung pada kendaraan pribadi," jelasnya. Ditambah lagi dengan keterbatasan cakupan, kapasitas, serta integrasi layanan angkutan umum, terutama di kawasan penyangga Jakarta.
Akibatnya, terjadi ketimpangan akses mobilitas yang signifikan antara warga di pusat kota dan masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah pinggiran. Kelompok terakhir ini seringkali harus bergantung pada moda transportasi informal dan menempuh perjalanan jarak jauh dengan biaya tinggi.
Pantas menegaskan bahwa pengelolaan moda transportasi publik harus berkelanjutan, transparan, berkeadilan, dan bebas dari praktik korupsi. Transportasi berkelanjutan juga harus menjamin hak mobilitas seluruh warga kota, termasuk akses yang aman dan terjangkau bagi perempuan, penyandang disabilitas, lansia, serta kelompok rentan lainnya.
Gubernur Akui Konektivitas 92% Namun Pemanfaatan Masih Rendah
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui bahwa sistem transportasi publik di Jakarta secara jaringan telah terkoneksi hingga 92 persen. Namun, ia menyayangkan bahwa masih banyak warga yang belum memanfaatkannya secara optimal.
"Konektivitas transportasi di Jakarta itu hampir 92 persen, tetapi pemanfaatannya belum maksimum," kata Pramono saat menghadiri groundbreaking Entrance Stasiun MRT Harmoni di Komplek Pertokoan Duta Merlin, Jakarta Pusat, pada Selasa, 20 Januari 2026.
Kondisi ini menunjukkan masih adanya kesenjangan yang lebar antara ketersediaan infrastruktur transportasi publik dan tingkat penggunaannya di lapangan. Padahal, berbagai moda transportasi seperti MRT, Transjakarta, hingga layanan Transjabodetabek sudah banyak yang terhubung satu sama lain.
Untuk mengatasi hal ini, Pramono menyampaikan bahwa pihaknya telah memerintahkan Kepala Dinas Perhubungan untuk membuka rute-rute baru Transjabodetabek. Salah satu rute yang sedang diusulkan adalah layanan dari bandara menuju Blok M, yang diyakini memiliki prospek tinggi mengingat besarnya animo masyarakat.
Pembangunan Entrance Stasiun MRT Harmoni Dimulai, Diharapkan Jadi TOD Strategis
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Pramono Anung secara resmi memulai peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan entrance Stasiun Harmoni MRT Jakarta Fase 2A. Acara ini menandai dimulainya pembangunan salah satu simpul transportasi massal strategis yang akan menghubungkan kawasan pusat pemerintahan hingga Kota Tua.
Pramono meyakini bahwa Stasiun Harmoni akan menjadi kawasan Transit Oriented Development (TOD) yang sangat strategis. Kawasan tersebut dikelilingi oleh kantor-kantor pemerintahan dan merupakan kawasan bisnis lama Jakarta yang diprediksi akan kembali ramai seiring beroperasinya MRT.
Dia menjelaskan bahwa Stasiun Harmoni akan menjadi titik integrasi antara MRT Jakarta dan Transjakarta. MRT Jakarta sendiri ditargetkan beroperasi hingga Stasiun Monas pada tahun 2027, dan akan berlanjut sampai Kota Tua pada tahun 2029.
Dengan adanya pembangunan ini, diharapkan dapat mendorong peningkatan integrasi dan pemanfaatan transportasi publik secara lebih merata oleh seluruh lapisan masyarakat Jakarta, mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi, dan menciptakan sistem mobilitas yang lebih berkeadilan.
