Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X, akhirnya angkat bicara terkait peristiwa viral pembubaran ibadah di Gereja Misi Sejahtera (GMS) yang berlokasi di Sewon, Bantul. Dalam pernyataannya, Sultan menegaskan bahwa perbedaan di antara manusia adalah sesuatu yang pasti dan tidak bisa dihindari.
Pernyataan Sultan HB X
Saat ditemui di Kompleks Kepatihan, Kota Jogja, pada Senin (25/5/2026), Sultan menyampaikan pandangannya. "Yang namanya manusia itu perbedaan itu ada. Tapi tidak memahami bahwa Allah itu memang menciptakan memang rasnya ya berbeda, agama ya berbeda, asal-usulnya juga dari yang berbeda," ujarnya seperti dilansir detikJogja.
"Jadi sebetulnya perbedaan itu keniscayaan, memang ciptaan-Nya begitu. Bukan dia yang paling bener sendiri, enggak ada," lanjut Sultan, menekankan bahwa tidak ada satu pihak pun yang berhak mengklaim kebenaran mutlak.
Kronologi Pembubaran Ibadah
Sebelumnya, beredar luas di media sosial sebuah postingan yang menyebutkan adanya pembubaran ibadah di salah satu gereja di Sewon, Bantul, oleh sekelompok orang. Plt Kepala Kesbangpol Bantul, Yulius Suharta, membenarkan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Minggu (24/5).
"Kebangpol tidak hanya pada posisi menunggu laporan, tapi dari informasi kemarin ketika berkembang akan ada penolakan terkait kegiatan GMS, kami sudah mengkoordinasikannya," jelas Yulius saat dihubungi wartawan pada Senin (25/5/2026).
Meskipun telah berupaya melakukan antisipasi, Yulius mengakui bahwa pergerakan yang berujung pada pembubaran tetap terjadi. "Kami sudah mencoba untuk mengantisipasi, tapi memang faktanya kemarin terjadi pergerakan di tempat kegiatan GMS seperti itu," ucapnya.
Klarifikasi dari FJI DIY
Sementara itu, Forum Jihad Islam (FJI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memberikan pernyataan terkait peristiwa tersebut. Ketua FJI DIY, Abdurrahman, mengungkapkan bahwa kejadian ini berkaitan dengan masalah perizinan. Ia menceritakan bahwa sebelumnya telah diadakan pertemuan antara pendeta GMS, Polsek Sewon, Kapanewon Sewon, dan Kesbangpol Kabupaten Bantul untuk membahas rencana peresmian GMS.
"Nah, intinya dari pihak gereja ini kan mau mengadakan acara peresmian, tapi sudah diingatkan dari Kesbangpol, dan warga pun juga menolak. Dari Kesbangpol memanggil pendetanya dan pendetanya itu hanya berdasarkan surat izin lapor di Kemenag," kata Abdurrahman saat dihubungi wartawan pada Senin (25/5/2026).
Peristiwa ini menjadi perhatian publik dan mengundang reaksi dari berbagai pihak, termasuk PBNU yang menyatakan keprihatinan dan menekankan pentingnya dialog dalam menyelesaikan perbedaan.
