Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta agar seluruh kantor kelurahan di ibu kota yang sedang dalam proses renovasi atau pembangunan baru menonjolkan identitas budaya Betawi. Permintaan ini disampaikan Pramono saat meresmikan empat kantor lurah di Jakarta pada Senin, 4 Mei 2026. Acara peresmian berlangsung di Kantor Lurah Senen, Jakarta Pusat, bersamaan dengan Kantor Lurah Tanah Tinggi, Semper Barat, dan Sunter Jaya.
Penonjolan Budaya Betawi dalam Desain Kantor Kelurahan
Pramono menilai bahwa tampilan fisik kantor pemerintahan di tingkat kelurahan harus mencerminkan jati diri Jakarta sebagai daerah dengan kekhasan budaya Betawi. Hal ini sesuai dengan amanat dalam regulasi terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024. "Ini juga menunjukkan kepada publik bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2024, Jakarta itu identitas budayanya adalah budaya Betawi. Sehingga kantor-kantor kelurahan yang direnovasi baru, ornamen Betawi-nya harus ditonjolkan," ujar Pramono.
Ia mengapresiasi desain Kantor Lurah Senen yang dinilai sudah menampilkan unsur Betawi secara kuat, sekaligus memiliki kualitas bangunan yang kini jauh lebih baik. Menurut Pramono, penonjolan budaya lokal tidak hanya bersifat estetika, tetapi juga menjadi simbol kehadiran pemerintah yang dekat dengan masyarakat dan akar budayanya.
Fungsi Utama Kantor Kelurahan sebagai Pusat Pelayanan Publik
Selain aspek desain, Pramono menegaskan fungsi utama kantor kelurahan sebagai ujung tombak pelayanan publik. Ia meminta aparatur tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga meningkatkan kualitas layanan kepada warga. "Kantor kelurahan bukan sekedar hanya administratif. Ini adalah ujung tombak terdepan untuk memberikan pelayanan," ucap Pramono.
Ke depan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan perbaikan lebih banyak kantor kelurahan dari total 267 unit yang ada hingga tahun 2030. Pramono juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembangunan. Ia berharap pembaruan fisik bangunan diiringi dengan peningkatan kualitas pelayanan. "Jika masyarakat merasa nyaman, bahkan seperti di rumah sendiri saat datang ke kantor kelurahan, maka pemerintahan di tingkat paling bawah akan berjalan baik. Saya tegaskan, kantor kelurahan bukan sekadar tempat kerja administratif, melainkan pusat pelayanan publik," jelas Pramono.
