Penyandang disabilitas di Nusa Tenggara Barat (NTB) kini tidak lagi hanya menjadi kelompok yang paling rentan saat bencana terjadi. Mereka justru mengambil peran lebih besar dalam merancang sistem kesiapsiagaan bencana yang inklusif. Melalui Unit Layanan Disabilitas (ULD) BPBD Provinsi NTB yang dibentuk dengan dukungan program SIAP SIAGA, kemitraan Australia-Indonesia dalam manajemen risiko bencana, para penyandang disabilitas terlibat langsung dalam memetakan kelompok rentan, menyusun basis data, hingga memberikan masukan dalam perencanaan penanggulangan bencana.
Perjalanan Fatoni Menjadi Garda Depan Kebencanaan Inklusif
Koordinator Bidang Data dan Informasi ULD BPBD Provinsi NTB, Lalu Ahmad Fatoni, atau yang akrab disapa Bajang Toni, menceritakan awal mula keterlibatannya. Perjalanan itu dimulai pada Maret 2024 ketika Program SIAP SIAGA memfasilitasi pertemuan berbagai organisasi penyandang disabilitas, organisasi pemerhati disabilitas, BPBD, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya. "Kami bertemu untuk bersepakat, kami awalnya membentuk namanya Pokja Gedsi (Kelompok Kerja Gender Equality and Social Inclusion)," kata Fatoni di Kantor Pusdalops BPBD NTB, Selasa (9/6/2026). Kelompok kerja tersebut kemudian berkembang menjadi ULD BPBD Provinsi NTB yang resmi diluncurkan pada 3 Desember 2024, bertepatan dengan peringatan Hari Disabilitas Internasional.
Fatoni, yang juga merupakan penyandang disabilitas fisik, mengakui bahwa pada awalnya isu kebencanaan merupakan hal yang asing bagi banyak organisasi penyandang disabilitas di NTB. Mereka belum memahami berbagai istilah yang lazim digunakan dalam dunia kebencanaan. "Setelah akhirnya kami dikuatkan kapasitas kami tentang istilah-istilah dalam kebencanaan, akhirnya kami cukup secara kapasitas untuk menjadi mitra atau menjadi bagian dari penanggulangan bencana inklusif di Provinsi Nusa Tenggara Barat," ujarnya.
Pemetaan Data Kelompok Rentan sebagai Fondasi Penting
ULD BPBD NTB juga terlibat dalam proses pemetaan data terpilah penyandang disabilitas yang kini menjadi fondasi penting dalam penanggulangan bencana inklusif di NTB. Sejauh ini, pemetaan data baru dilakukan di tiga wilayah strategis, yakni Pulau Sumbawa, Lombok Tengah, dan Lombok Utara, dengan memanfaatkan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek). Data yang diperoleh tidak hanya memuat jumlah penyandang disabilitas, tetapi juga tingkat kerentanan, keberadaan pengasuh, hingga titik koordinat lokasi mereka.
Menurut Fatoni, informasi tersebut penting untuk memastikan kelompok yang paling rentan mendapatkan perlindungan saat bencana terjadi. "Kami menganggap bahwa disabilitas berat dan sedang itu adalah kategori yang paling rentan untuk menjadi korban bencana. Kalau disabilitas ringan mungkin masih bisa melakukan evakuasi secara mandiri. Tetapi kalau disabilitas berat dan sedang, tentunya akan membutuhkan bantuan orang lain maupun lingkungan terdekatnya," ucap Fatoni.
Integrasi Data untuk Respons Bencana yang Komprehensif
Data yang telah dipetakan kemudian dipadukan dengan informasi ancaman bencana seperti gempa bumi, banjir, maupun risiko lainnya di setiap wilayah. Data tersebut juga diintegrasikan ke dalam fitur disabilitas pada kanal resmi Pemerintah Provinsi NTB, baik melalui aplikasi Siaga NTB maupun laman resmi yang digunakan untuk mendukung sistem informasi kebencanaan. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat mengetahui lokasi kelompok rentan sekaligus potensi ancaman yang mereka hadapi apabila bencana terjadi. "Kami bisa memetakan sampai di titik koordinat di mana penyandang disabilitas itu berada. Sehingga langkah-langkah yang akan kita ambil pada fase prabencana, saat bencana, dan pascabencana dapat dilakukan secara komprehensif," kata Fatoni.
