Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan bahwa Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI akan melakukan pengawasan langsung terhadap kualitas layanan yang diterima oleh jamaah haji di Tanah Suci. Pengawasan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari kapasitas kamar hotel, layanan katering, hingga upaya antisipasi terhadap jamaah nonprosedural.
Pernyataan Cucun Usai Melepas Keberangkatan Jamaah
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Cucun usai melepas keberangkatan jamaah haji Kloter KJT-24 di Bandara Kertajati, Majalengka, pada Minggu (10/5). Ia menjelaskan bahwa berdasarkan pantauan dan evaluasi awal yang dilakukan oleh Tim Pengawas Haji DPR, terdapat sejumlah catatan yang perlu menjadi perhatian dan evaluasi lebih lanjut. Salah satu poin utama yang disoroti adalah terkait pemondokan atau akomodasi jamaah.
Penempatan Kamar Hotel Melebihi Kapasitas
Cucun menyoroti adanya laporan mengenai penempatan jamaah di kamar hotel yang melebihi kapasitas yang telah disepakati. “Bagaimana misalkan penempatan di kamar-kamar hotel yang kita sepakati empat orang, kenapa bisa terjadi misalkan ini lebih dari empat orang? Nah, ini kita akan melihat nanti,” tegasnya. Menurutnya, penempatan jamaah melebihi kapasitas hanya dapat ditoleransi apabila kondisi kamar memang luas dan layak. Namun, ia mengingatkan agar jamaah tidak dipaksakan untuk tinggal di kamar sempit dengan jumlah penghuni yang berlebih. “Kalau emang kamarnya luas, kamarnya luas dan layak, ya kalau misalkan jumlahnya hanya satu-dua kamar kan tidak masalah. Tetapi kalau misalkan ini dipaksakan kamarnya sempit kemudian juga ditumpuk orang lebih dari empat kan gak bagus,” lanjutnya.
Keluhan Mengenai Layanan Katering
Selain masalah akomodasi, Timwas DPR RI juga menyoroti layanan katering bagi jamaah yang masih menuai keluhan. Cucun menyebutkan bahwa laporan yang diterima lebih banyak terkait dengan kejenuhan menu makanan selama berada di Tanah Suci. “Ada laporan-laporan bahwa kejenuhan menu mungkin ya, bukan kualitas belum kita lihat. Kejenuhan menu, hanya mungkin menunya harus ada sedikit variatif,” katanya. Ia menekankan bahwa meskipun kualitas makanan belum dinilai, variasi menu perlu ditingkatkan agar jamaah tidak merasa bosan.
Evaluasi Akan Dibahas Bersama Pemangku Kepentingan
Evaluasi terkait berbagai layanan ini, lanjut Cucun, akan dibahas bersama seluruh pemangku kepentingan penyelenggara ibadah haji, baik Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) di Arab Saudi maupun di Tanah Air. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap aspek layanan dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.
Penanganan Jamaah Nonprosedural
Tak hanya layanan jamaah, Cucun juga menyoroti penanganan jamaah nonprosedural yang menurutnya kini jauh lebih ketat melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. “Sekarang ini, kemarin kita ketemu dengan Pak Menteri Imipas, tidak ada lagi sekarang bisa lolos orang yang tidak punya visa haji mau ke Saudi bisa berangkat. Semua pasti akan terseleksi, ter-screening,” tegasnya. Dengan adanya pengawasan yang lebih ketat, diharapkan tidak ada lagi jamaah yang berangkat tanpa prosedur yang benar.
