Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyambut positif pembentukan panitia kerja (panja) oleh Komisi II DPR RI yang bertujuan memperkuat pengelolaan wilayah perbatasan Indonesia. Tito, yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), menegaskan bahwa dukungan legislatif ini sangat krusial mengingat kompleksitas persoalan di kawasan perbatasan.
Tinjauan Lapangan Ungkap Tantangan
Tim Panja Komisi II DPR RI telah melakukan kunjungan ke sejumlah titik perbatasan Indonesia. Hasil peninjauan tersebut mengungkap berbagai tantangan yang memerlukan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan. Tito menekankan pentingnya peran BNPP sebagai koordinator utama dalam menyelesaikan persoalan di perbatasan, mulai dari sengketa batas negara hingga percepatan pembangunan.
Pembangunan Perbatasan untuk Nasionalisme
Menurut Tito, pembangunan yang merata di wilayah perbatasan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat rasa nasionalisme. "Kalau negara di perbatasan makmur, masyarakatnya sejahtera, nasionalisme tinggi, ya kan susah diinfiltrasi oleh negara lain," ujar Tito dalam pernyataannya.
Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki perbatasan darat yang langsung berbatasan dengan Malaysia, Timor Leste, dan Papua Nugini. Sementara itu, perbatasan laut Indonesia berbatasan dengan sepuluh negara. Kondisi ini menambah tingkat kerumitan pengelolaan.
Usulan Kewenangan Lebih Imperatif bagi BNPP
Mengingat besarnya peran BNPP, Komisi II DPR RI mengusulkan agar lembaga tersebut memiliki kewenangan yang lebih imperatif. Tito mengakui bahwa fungsi koordinasi yang diemban BNPP selama ini kerap menghadapi tantangan karena masing-masing kementerian atau lembaga memiliki fokus dan kewenangan tersendiri. "Karena lembaga koordinatif itu enggak gampang, kita harus mengkoordinasikan yang setara Kementerian/Lembaga yang setara, juga pemerintah daerah," jelas Tito.
