Kemacetan parah terjadi di Jalan Sultan Alauddin dan AP Pettarani Makassar akibat demo mahasiswa yang berujung ricuh pada Senin (29/6) malam. Massa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang menggelar aksi di depan kampus Universitas Negeri Islam (UIN) Alauddin Makassar terlibat bentrok dengan sejumlah pengemudi ojek online.
Aksi unjuk rasa menolak program Presiden Prabowo Subianto yang dianggap tidak pro rakyat itu memicu kemarahan warga setempat. Massa menutup sebagian badan Jalan Sultan Alauddin, sehingga akses dari Kabupaten Gowa menuju Kota Makassar terhambat dan terjadi kemacetan panjang.
Pemicu Kericuhan: Ambulans Terhambat
Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Arya Perdana, menjelaskan bahwa kericuhan dipicu oleh kemarahan warga dan pengemudi ojek online karena ada ambulans yang tidak bisa lewat akibat penutupan jalan. "Masyarakat marah karena ada ambulance yang tidak bisa lewat. Jadi kalau ada pengusiran itu merupakan hal yang lumrah," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (29/6).
"Tidak bentrok, massa pengunjuk rasa diusir sama warga setempat dan pengendara jalan, karena menutup jalan dan membakar ban," tambah Arya. Aksi saling lempar batu terjadi setelah warga dan pengemudi ojek online menyerang massa mahasiswa, yang kemudian dibalas.
Polisi: Aksi Melewati Batas Waktu
Arya menerangkan bahwa berdasarkan undang-undang, unjuk rasa hanya diperbolehkan hingga pukul 18.00. Namun aksi tersebut berlangsung hingga malam hari, sehingga masyarakat sangat terganggu. "Polisi berupaya bertindak persuasif secara humanis dengan melakukan negosiasi dan dialog namun tidak digubris. Unjuk rasa itu hak asasi manusia, tapi jangan sampai mengganggu hak asasi manusia lainnya," jelasnya.
Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penjagaan di lokasi bentrokan di Jalan Sultan Alauddin Makassar untuk mencegah eskalasi lebih lanjut.
Tuntutan Mahasiswa HMI
Dalam aksinya, mahasiswa HMI membawa sejumlah tuntutan, antara lain:
- Menghentikan sementara Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola, anggaran, pengawasan, dan akuntabilitas.
- Menolak Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan meminta evaluasi total.
- Menurunkan harga BBM, menjamin distribusi, dan mengusut dugaan penyimpangan yang menyebabkan kelangkaan.
- Menstabilkan inflasi, memperkuat nilai tukar rupiah, menjaga daya beli masyarakat, dan menolak kebijakan perpajakan yang membebani rakyat.
- Mewujudkan pendidikan gratis, berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan.
- Mendesak DPR RI dan pemerintah segera mengesahkan RUU Perampasan Aset.
- Menghentikan kriminalisasi terhadap aktivis, mahasiswa, jurnalis, dan masyarakat sipil serta mengusut pelaku teror dan intimidasi.
- Mencabut regulasi yang melemahkan akuntabilitas dan kontrol demokratis terhadap institusi kepolisian.
- Menolak perluasan peran militer di luar fungsi pertahanan negara.
- Mendesak revisi Undang-Undang Pemilu, termasuk evaluasi parliamentary threshold untuk memperkuat kualitas demokrasi.
Demo ini merupakan bagian dari rangkaian aksi 'Indonesia Gelap' yang telah berlangsung selama tiga hari di berbagai kota seperti Aceh, Solo, dan Palangka Raya.
