Ribuan mahasiswa dari Aliansi BEM Surabaya (ABS) menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, pada Rabu (17/6). Aksi ini merupakan gelombang protes yang menyusul demonstrasi masyarakat sipil pada Senin (15/6) lalu.
Kritik terhadap Kebijakan Pemerintah
Koordinator Umum ABS, Nasrawi Ibnu Dahlan dari Universitas Muhammadiyah Surabaya, menyatakan bahwa aksi ini menyoroti kebijakan pemerintah di bidang ekonomi, demokrasi, lingkungan, dan hak asasi manusia. Menurutnya, mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk menjalankan fungsi kontrol sosial.
"Mahasiswa tidak boleh diam ketika rakyat semakin terhimpit oleh berbagai persoalan ekonomi, demokrasi, lingkungan, dan hak asasi manusia. Aksi ini adalah bentuk keberpihakan kami kepada kepentingan rakyat serta upaya menjaga cita-cita reformasi agar tidak terus mengalami kemunduran," tegas Nasrawi.
7 Tuntutan Aliansi BEM Surabaya
- Menuntut pemerintah segera menurunkan harga BBM demi menstabilkan harga bahan pokok dan meringankan beban ekonomi rakyat kecil.
- Mendesak pemerintah mengambil langkah taktis menyelamatkan nilai tukar rupiah yang merosot, sekaligus menuntut pencopotan menteri atau pejabat yang gagal mengelola negara.
- Mendesak DPR RI segera mengesahkan RUU Perampasan Aset untuk memiskinkan koruptor, menolak bangkitnya militerisme dan dwifungsi aparat, serta menuntut pencabutan UU TNI dan UU Polri.
- Menolak eksploitasi lingkungan berkedok Proyek Strategis Nasional (PSN), khususnya proyek SWL Surabaya, serta menuntut negara melindungi hak tanah adat masyarakat Papua dari oligarki.
- Mendesak pemerintah pusat dan daerah memulihkan ekosistem yang rusak akibat eksploitasi yang merugikan komoditas lokal dan mata pencaharian petani.
- Menuntut evaluasi total program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan KDMP, serta sistem mitigasi dan penyaluran bantuan yang transparan, tepat sasaran, dan bebas korupsi.
- Mengecam segala bentuk pelanggaran HAM dan upaya pembungkaman terhadap masyarakat sipil.
BEM Unair Juga Turun Aksi
Selain ABS, BEM dan Aliansi Mahasiswa Universitas Airlangga juga menggelar aksi di lokasi yang sama. Presiden BEM Unair, M Rizqi Senja Virawan, mengatakan bahwa aksi ini merupakan inisiatif mahasiswa Unair untuk mendesak pemerintah menghentikan sejumlah program nasional yang dinilai tidak efektif dan membebani APBN.
Rizqi menyebut pihaknya telah menyusun 16 tuntutan, dengan dua tuntutan utama: menghentikan program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih, serta mencabut UU Polri dan UU TNI.
16 Tuntutan Lengkap BEM Unair
- Menuntut penguatan integritas dan independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- Mendesak percepatan pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset serta RUU Masyarakat Adat.
- Menolak militerisme dan mendesak pengembalian militer pada fungsi pertahanan negara sesuai prinsip supremasi sipil.
- Menghentikan budaya antikritik dan menjamin kebebasan berekspresi dalam kehidupan demokrasi.
- Mengusut tuntas dugaan korupsi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang melibatkan pejabat pemerintahan.
- Mengusut tuntas kasus penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) palsu yang melibatkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
- Menghentikan proyek-proyek ekstraktif yang merusak ruang hidup masyarakat serta memulihkan ekosistem yang telah mengalami kerusakan.
- Menghentikan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
- Menuntut permintaan maaf kepada rakyat serta evaluasi total terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran.
- Membebaskan seluruh tahanan politik tanpa syarat.
- Mengembalikan independensi Bank Indonesia dengan mengutamakan kompetensi dan keahlian moneter dalam struktur kepemimpinannya.
- Menghentikan segala bentuk tindakan represif aparat terhadap masyarakat sipil.
- Menjamin kesejahteraan tenaga pendidik, tenaga kependidikan, serta tenaga kesehatan.
- Menuntut pemerataan akses dan fasilitas kesehatan serta pendidikan, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
- Menghentikan praktik eksploitasi buruh serta segala bentuk diskriminasi gender di dunia kerja.
- Menghentikan segala bentuk represivitas terhadap pers dan menjamin kebebasan pers sebagai pilar demokrasi.
Gelombang Aksi di Berbagai Kota
Gelombang aksi protes terhadap kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran juga terjadi di sejumlah kota lain, seperti Jakarta, Bandung, Solo, Medan, dan Makassar. Tuntutan yang disuarakan secara garis besar serupa: kondisi keuangan negara yang memburuk dan penolakan terhadap militerisasi di ranah sipil.
