Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Muhammad Qodari, melontarkan sindiran tajam kepada sejumlah pihak yang menggeruduk dan membubarkan acara diskusi tiga pejabat negara di Joglo Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, pada Senin (15/6) malam.
Qodari: Demokrasi Bukan dengan Membubarkan
Dalam wawancara di program Inside Story With Diana Valencia di CNN Indonesia, Selasa (16/6), Qodari menegaskan bahwa ketidaksetujuan terhadap suatu forum seharusnya dijawab dengan forum lain, bukan dengan tindakan anarkis membubarkan acara.
“Saya bilang caranya sederhana saja. Kalau Anda enggak setuju formatnya, enggak setuju isinya, enggak setuju semuanya, ya Anda bikin forum sendiri,” ujar Qodari.
Acara Berizin dan Prosedural
Menurut Qodari, acara dialog yang menghadirkan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, dan Kepala Badan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko itu telah memiliki izin dan memenuhi prosedur yang berlaku. Sebagai acara di lingkungan kampus, seharusnya mahasiswa yang tidak setuju dapat merespons dengan cara yang lebih konstruktif.
“Itulah yang namanya saya kira demokrasi. Namanya demokratis. Jadi Anda misalnya enggak setuju dengan survei Qodari, ya Anda bikin survei sendiri,” tambahnya.
Apresiasi terhadap Pejabat yang Hadir
Qodari memuji keberanian para pejabat yang hadir dalam diskusi tersebut. Ia menilai kehadiran mereka sebagai bukti bahwa pemerintah bersikap demokratis dan mau mendengarkan aspirasi mahasiswa. Bahkan, Nusron Wahid mengajak mahasiswa untuk meninjau langsung proyek food estate yang menjadi salah satu topik kritik.
“Menurut saya luar biasa. Tidak sama sekali kemudian menghindar atau melarang datang. Kurang demokratis apa. Nah kalau ada masalah ya kita selesaikan,” katanya.
Sebelumnya, aksi pembubaran diskusi ini dipicu oleh ketidakpuasan sejumlah mahasiswa terhadap isi dan format acara. Namun, Qodari menegaskan bahwa tindakan membubarkan forum bukanlah solusi dalam iklim demokrasi.
