Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani akhirnya angkat bicara mengenai safari politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), termasuk momen kontroversial saat Jokowi menginjak kepala kerbau dalam prosesi penerimaan gelar adat kehormatan "Baginda Pemuka Bangsa" di Lampung. Menurut Puan, safari politik merupakan hak setiap warga negara yang dijamin konstitusi.
Safari Politik Hak Semua Warga Negara
"Safari politik, hak semua warga negara untuk bisa melakukan kunjungan ke mana saja," ujar Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (30/6/2026). Meski demikian, Puan mengingatkan bahwa situasi global dan nasional saat ini sedang tidak stabil, sehingga para politisi sebaiknya menjaga kondisi tetap kondusif saat melakukan safari politik.
"Namun dalam situasi global yang sekarang sedang tidak menentu, alangkah baiknya jika kita sama-sama bisa menjaga situasi untuk bisa tetap kondusif. Artinya jangan kemudian, ya tetap adem aja, gitu aja," pungkasnya.
PDIP Tak Masalah Jokowi Injak Kepala Kerbau
Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun menyatakan partainya tidak mempermasalahkan aksi Jokowi menginjak kepala kerbau. Komarudin menegaskan bahwa logo partainya adalah banteng, bukan kerbau, sehingga tidak ada kaitan dengan simbol partai.
"Tidak apa-apa, kita kan bukan kepala kerbau, kita kepala banteng. Jadi tidak ada kaitannya itu. Yang bisa menjelaskan urusan injak-menginjak itu kan Pak Jokowi sendiri," kata Komarudin di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (29/6/2026).
Bermasalah Jika Menginjak Kepala Banteng
Komarudin menambahkan, PDIP baru akan bereaksi jika yang diinjak adalah kepala banteng. "Kecuali yang diinjak kepala banteng, pasti kita berurusan," tegasnya. Ia juga menegaskan bahwa Jokowi sudah bukan bagian dari PDIP, sehingga aktivitas politiknya tidak perlu ditanggapi serius oleh kader partai.
"Jadi apapun aktivitas beliau, saya tidak mau menanggapi karena bukan lagi bagian dari partai kan. Tapi kalau menyangkut kepala, ya itu kan kerbau. Jadi tidak perlu orang PDI Perjuangan menanggapi urusan itu," pungkasnya.
Prosesi Pemberian Gelar Adat di Lampung
Diketahui, Jokowi menerima gelar adat kehormatan "Baginda Pemuka Bangsa" yang dianugerahkan oleh lima kerajaan adat Lampung. Prosesi pemberian gelar digelar di Rumah Adat Lampung Kedatun Keagungan, Kelurahan Sepang Jaya, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandarlampung, pada Sabtu (27/6/2026). Dalam prosesi adat tersebut, Jokowi mengikuti rangkaian upacara termasuk menginjak kepala kerbau sebagai simbol penerimaan gelar.
Pernyataan Puan dan Komarudin ini diharapkan dapat meredakan polemik yang sempat muncul di publik terkait aksi Jokowi tersebut. PDIP menegaskan bahwa mereka fokus pada agenda partai dan tidak ingin terlibat dalam perdebatan yang tidak perlu.
