Ketua DPP PSI Bidang Politik Bestari Barus menyatakan bahwa rencana kunjungan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) ke sejumlah daerah bukanlah upaya untuk menjadi matahari kembar di pemerintahan Prabowo-Gibran. Pernyataan ini disampaikan menanggapi kekhawatiran beberapa pihak mengenai potensi dualisme kepemimpinan.
PSI dalam Fase Verifikasi Faktual
Bestari menjelaskan bahwa kondisi PSI berbeda dengan partai politik lain dalam koalisi pemerintah. PSI saat ini masih harus melalui proses verifikasi faktual karena belum lolos ke Senayan pada Pemilu 2024. "PSI adalah partai yang harus melalui verifikasi faktual. Sangat berbeda dengan partai-partai di koalisi yang sudah berada di parlemen," ujarnya dalam acara Inside Politics di CNN Indonesia, Selasa (2/6).
Dukungan Penuh terhadap Prabowo
Di sisi lain, Bestari menegaskan bahwa PSI mendukung penuh visi dan misi Presiden Prabowo melalui perwakilan Menteri dan Wakil Menteri di Kabinet Merah Putih. Ia mencontohkan kontribusi Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, kader PSI, yang berhasil menyetorkan denda sebesar Rp6 triliun ke negara. "Sehingga perjalanan Pak Jokowi nanti bukan untuk menjadi dua matahari, tetapi untuk bagaimana PSI bisa lebih besar kontribusinya terhadap perjalanan Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahkan untuk dua periode," tuturnya.
Tanggapan PDIP
Sebelumnya, Juru Bicara PDIP Ansy Lena menyatakan bahwa kegiatan Jokowi saat ini tidak lagi relevan bagi PDIP. Menurutnya, rencana kunjungan itu seharusnya menjadi tanda tanya besar bagi partai koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran. Ia menilai mereka harus memastikan apakah kegiatan tersebut mendukung kerja Presiden Prabowo atau murni kepentingan pribadi. "Hari ini Presidennya adalah Prabowo Subianto, ibarat matahari. Dalam orkestrasi, beliau konduktor tunggal yang memimpin harmoni," ujarnya.
Fokus pada Kesuksesan Pemerintahan
Ansy mendorong semua partai politik untuk mensukseskan rencana kerja Presiden Prabowo. Ia memperingatkan agar jangan ada partai yang fokus pada agenda masing-masing. "Ingat, tidak boleh ada matahari lebih dari satu. Semuanya harus fokus. Jika ada sepuluh parpol pendukung dengan agendanya sendiri, pemerintahan Prabowo pasti tidak akan berhasil," pungkasnya.
