PM Jepang Sanae Takaichi Dikritik Usai Bagi-bagi Hadiah ke Anggota Parlemen LDP
Perdana Menteri (PM) Jepang, Sanae Takaichi, kini berada di bawah sorotan tajam dan menghadapi tekanan publik setelah terungkap bahwa dirinya menawarkan hadiah kepada para anggota parlemen dari Partai Demokrat Liberal (LDP) yang berkuasa. Hal ini terjadi menyusul kemenangan telak partai tersebut dalam pemilu yang digelar awal bulan ini.
Klaim Tanpa Dana Pajak dan Mekanisme Pemberian
Dalam penjelasannya yang dilansir oleh AFP pada Rabu (25/2/2026), Takaichi menegaskan dengan tegas bahwa tidak ada uang pajak yang digunakan dalam pemberian hadiah ini. Dia menyatakan melalui media sosial X bahwa lebih dari 300 anggota parlemen dari LDP diberi kesempatan untuk memilih barang dari sebuah katalog hadiah. Pemberian ini dimaksudkan sebagai perayaan atas keberhasilan mereka dalam pemilu yang digelar pada 8 Februari lalu.
"Ini adalah ungkapan apresiasi atas keberhasilan mereka dalam pemilu yang sangat sulit ini," ujar Takaichi, seperti dikutip dari pernyataannya. Dia menambahkan bahwa biaya setiap hadiah, termasuk biaya pengiriman dan pajak, mencapai sekitar 30.000 Yen atau setara dengan Rp 3,2 juta per orang. Dana tersebut dibayarkan dari dana politik cabang Nara LDP yang dipimpinnya sendiri.
Kontroversi dan Ingatan akan Skandal Masa Lalu
Pengungkapan ini langsung memicu gelombang kontroversi dan mengingatkan publik pada skandal dana gelap yang pernah mengguncang LDP pada tahun 2023 lalu. Skandal tersebut pada akhirnya menjatuhkan PM saat itu, Fumio Kishida, dan memicu kemarahan para pemilih yang menyebabkan koalisi penerusnya, Shigeru Ishiba, kehilangan dominasi di kedua majelis parlemen tahun lalu.
Pemimpin oposisi utama dari Aliansi Reformasi Sentris, Junya Ogawa, tidak tinggal diam. Pada Selasa (24/4), dia menyatakan bahwa berita mengenai katalog hadiah ini "dapat dengan mudah membuat orang-orang berkata, 'Perdana Menteri Takaichi, Anda juga?'". Ogawa menegaskan bahwa ini adalah perkembangan terbaru di mana Takaichi akan dimintai pertanggungjawaban sepenuhnya.
Detail Hadiah dan Respons Takaichi
Menurut laporan dari Bunshun Online, versi web dari tabloid mingguan Shukan Bunshun, katalog hadiah tersebut berasal dari Kintetsu Department Store yang terkenal di Jepang. Situs departemen store ini menampilkan berbagai katalog, di mana konsumen dapat melakukan pembayaran di muka sebesar 34.000 Yen untuk mengirimkan salah satu katalog itu kepada teman. Penerima kemudian dapat memilih barang di dalamnya, seperti:
- Sepeda
- Daging kepiting mahal
- Menginap di hotel mewah
Takaichi sendiri mengatakan kepada parlemen Jepang pada Rabu (25/2) bahwa dia berharap hadiah-hadiah ini akan bermanfaat dalam pekerjaan para anggota parlemen di masa depan sebagai legislator. Dia menekankan bahwa pemberian ini dilakukan sesuai dengan undang-undang pendanaan politik Jepang, yang menetapkan bahwa individu tidak dapat memberikan donasi kepada kandidat untuk jabatan publik, tetapi donasi dapat diberikan oleh partai politik, termasuk cabang lokalnya.
Konteks Historis dan Kritik Tambahan
Kontroversi ini juga mengingatkan pada insiden serupa di masa lalu. Mantan PM Shigeru Ishiba pernah menuai kritikan pada Maret tahun lalu karena diduga memberikan sertifikat hadiah senilai 100.000 Yen (sekitar Rp 10,7 juta) kepada 15 anggota DPR periode pertama saat makan malam bersama. Hadiah tersebut dibayar menggunakan uang pribadinya, yang semakin memperuncing perdebatan etika dalam politik Jepang.
Dengan demikian, tindakan Takaichi ini tidak hanya memicu pertanyaan tentang transparansi dan etika, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran akan pengulangan skandal yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah dan partai berkuasa di Jepang.
