Sekretaris Jenderal Partai Buruh Ferri Nuzarli bersama sekitar 1,3 juta anggota dan pengurus Organisasi Rakyat Indonesia (ORI) secara massal mengundurkan diri dari partai. Ferri mengklaim adanya perbedaan pandangan mengenai arah perjuangan partai. Keputusan ini diambil tak lama setelah Presiden Partai Buruh Said Iqbal resmi menjabat sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh.
Reaksi Said Iqbal dan Nasib Partai Buruh
Said Iqbal menanggapi santai pengunduran diri massal tersebut. "Terhadap klaim sahabat saya tersebut, saya tidak ada komentar, apalagi terkait anggota 1,3 juta tersebut," kata Said kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (27/6) malam. Ia menilai pengunduran diri kader dalam partai politik adalah hal yang lumrah.
Mundurnya Ferri dan ribuan anggota kembali menyorot Partai Buruh. Partai debutan pada Pemilu 2024 ini gagal meraih kursi DPR. Perolehan suara sah nasional Partai Buruh hanya 972.910 suara atau 0,64 persen, jauh di bawah ambang batas parlemen empat persen. Partai Buruh dibangun kembali oleh empat konfederasi serikat pekerja terbesar, 50 federasi serikat pekerja nasional, forum guru dan tenaga honorer, serta organisasi petani dan nelayan. Namun, jejak partai ini di pemilu kurang mentereng. Pada Pemilu Legislatif 2004, Partai Buruh Sosial Demokrat di bawah Muchtar Pakpahan juga gagal lolos ke parlemen.
Analisis: Depolitisasi dan Kooptasi Oligarki
Co-Founder Center for Indonesian Governance and Development Policy (CIGDEP), Cusdiawan, berpendapat bahwa kegagalan Partai Buruh tidak lepas dari struktur ekonomi politik dan warisan Orde Baru. Menurutnya, kaum buruh mengalami depolitisasi dan hanya menjadi subordinat dalam retorika pembangunan ekonomi negara, serta lebih banyak berada dalam pusaran kompetisi oligarki.
"Buruh mengalami depolitisasi, yakni dipisahkan dari tradisi politik kelas dan hanya menjadi subordinat dalam kepentingan bisnis dan negara," kata Cus kepada CNNIndonesia.com, Senin (29/6). Ia menegaskan bahwa kekuatan sosial buruh tidak terkonversi menjadi kekuatan politik, termasuk gagal terepresentasi dalam arena politik formal. Tanpa kesadaran dan politik kelas, buruh terfragmentasi ke kantong-kantong identitas lain. Lemahnya kapasitas institusional dari politik kelas memudahkan elite-oligarki mengkooptasi organisasi buruh.
"Di sinilah buruh tidak benar-benar menjadi subjek politik. Walaupun perubahan-perubahan dalam level permukaan sebagai akibat tuntutan buruh bisa kita lihat, tapi ini bukan perubahan dalam konteks yang lebih struktural atau mengakar," ujar Cus. Ia juga menilai preferensi pemilih saat ini tidak berbasis pada kelas sosial, sehingga Partai Buruh cenderung gagal di setiap pemilu.
Fragmentasi Internal dan Minim Tokoh Kharismatik
Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menyoroti fragmentasi gerakan di internal Partai Buruh yang memiliki banyak organisasi dan kelompok. "Karena sebuah partai yang baik dia bisa menghimpun beragam faksi-faksi organisasi, sehingga bisa membuat struktur yang kuat untuk membuat partai terus tumbuh dan berkembang dari waktu ke waktu," ucap Agung.
Agung juga mengatakan mayoritas partai politik di Indonesia memiliki ceruk perolehan suara besar jika terkait identitas, suku, agama, atau ras. Sebaliknya, Partai Buruh lekat dengan kelompok profesi, sehingga ceruknya mengecil. "Apalagi kita tahu para pekerja kita, populasi penduduk Indonesia itu punya pekerjaan informal yang cukup besar di sektor pertanian, perikanan, perkebunan, sektor informal yang sedikit banyak tidak memiliki afiliasi kepada sektor perindustrian," ujarnya.
Selain itu, minimnya tokoh kharismatik di Partai Buruh menjadi kelemahan. Menurut Agung, partai membutuhkan figur kuat. "Sehingga ketika pileg berlangsung, publik sudah mendapati di tiap dapil, mereka punya tokoh-tokoh buruh yang relevan akan kebutuhan dan kepentingan mereka," ucapnya.
