Forum Tokoh Bangsa Bahas Tantangan Geopolitik dan Fiskal dengan Menko Polkam
Jakarta - Anggota Forum Kebangsaan yang terdiri dari pimpinan MPR dan DPR periode 1999 hingga 2024 mengadakan pertemuan penting dengan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago di Parle Senayan, kemarin. Diskusi yang berlangsung hangat dan kritis ini menyoroti berbagai isu strategis, mulai dari dinamika geopolitik global, stabilitas politik dalam negeri, tekanan fiskal negara, hingga tantangan komunikasi pemerintah dengan masyarakat luas.
Para tokoh yang hadir, yang pernah berada di pusat pengambilan keputusan negara selama era reformasi, membawa perspektif mendalam yang tidak hanya merefleksikan masa lalu tetapi juga menawarkan solusi untuk persoalan Indonesia saat ini.
Sorotan pada Persaingan Geopolitik dan Kondisi Fiskal
Dalam pertemuan tersebut, para peserta menekankan kompleksitas dinamika global saat ini. Persaingan geopolitik antara kekuatan besar seperti Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok dikatakan membentuk ulang peta kekuatan di kawasan Indo-Pasifik, dengan implikasi langsung bagi Indonesia. Di sisi lain, kondisi fiskal nasional menghadapi tekanan signifikan akibat meningkatnya kebutuhan belanja negara, termasuk program pembangunan nasional dan modernisasi alat utama sistem persenjataan.
Data dari Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa defisit anggaran negara dalam beberapa tahun terakhir terus mendekati batas aman 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), menekankan pentingnya pengelolaan fiskal yang hati-hati.
"Ke depan, pemerintah perlu mempertimbangkan menaikkan batas defisit anggaran menjadi di atas 3 persen dari PDB agar ruang fiskal lebih fleksibel dalam menghadapi tekanan ekonomi pada APBN. Kerja sama antar lembaga negara juga sangat diperlukan untuk menyelesaikan persoalan rakyat secara cepat dan terkoordinasi," ujar Mantan Ketua DPR, Setya Novanto.
Isu Demokrasi dan Sistem Pemilu
Pertemuan ini juga menyentuh isu demokrasi dan sistem pemilu, dengan para peserta menilai bahwa kepercayaan publik terhadap proses demokrasi harus diperkuat melalui penyempurnaan regulasi pemilu dan peningkatan kualitas representasi politik di parlemen. Meskipun partisipasi pemilih pada Pemilu 2024 mencapai sekitar 81 persen, menunjukkan antusiasme masyarakat yang tinggi, kritik terhadap mekanisme penyaluran aspirasi politik mengindikasikan perlunya perbaikan sistem.
"Banyak masyarakat merasa aspirasinya belum tergali secara optimal dalam sistem pemilu yang ada sekarang. Karena itu regulasi pemilu perlu dibahas kembali secara serius, baik untuk pemilihan di tingkat pusat maupun daerah," kata Ketua DPR 2004-2009, Agung Laksono.
Dorongan untuk Penguatan Komunikasi Publik
Selain isu politik elektoral, forum ini menyoroti pentingnya komunikasi publik pemerintah di tengah situasi nasional yang semakin kompleks. Para tokoh menilai bahwa masyarakat membutuhkan penjelasan yang jelas, konsisten, dan mudah dipahami mengenai berbagai kebijakan negara. Tanpa komunikasi yang efektif, kebijakan pemerintah yang baik seringkali disalahartikan dan memicu kegelisahan publik.
"Kondisi negara sedang menghadapi banyak tantangan. Karena itu masyarakat perlu ditenangkan dengan komunikasi yang baik. Pemerintah memerlukan figur yang mampu menjembatani kebijakan negara dengan pemahaman publik," kata Ketua DPR 2009-2014, Marzuki Alie.
Para peserta juga mengusulkan peningkatan efektivitas fungsi juru bicara presiden, menekankan bahwa di tengah derasnya arus informasi digital dan dinamika politik global, masyarakat memerlukan sumber informasi resmi yang mampu memberikan penjelasan secara cepat, terukur, dan menenangkan.
Pengaruh Geopolitik Global dan Stabilitas Nasional
Diskusi lebih lanjut menyoroti pengaruh kuat dinamika geopolitik global terhadap stabilitas ekonomi nasional. Ketegangan di kawasan seperti Timur Tengah dan Eropa Timur berdampak pada rantai pasok energi, arus perdagangan internasional, dan pergerakan investasi global, menuntut Indonesia untuk lebih adaptif dalam merumuskan strategi ekonomi dan diplomasi.
"Geopolitik global menjadi premis penting yang menentukan jalannya pemerintahan saat ini. Konflik di berbagai kawasan dapat memengaruhi investasi, perdagangan, dan pendapatan negara. Karena itu Indonesia perlu menyesuaikan strategi ekonominya agar mampu bertahan dalam situasi global yang tidak menentu," papar Anggota DPR 2004-2009, Anis Matta.
Para tokoh juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas nasional melalui koordinasi yang kuat antar lembaga negara, dengan prinsip check and balances sebagai kekuatan demokrasi Indonesia sejak reformasi.
Tanggapan Menko Polkam dan Peserta Lainnya
Menanggapi berbagai masukan, Menko Polkam Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago menilai forum dialog seperti ini penting bagi pemerintah untuk memperoleh perspektif yang lebih luas dari para tokoh yang pernah berada di pusat kekuasaan negara.
"Forum seperti ini sangat penting bagi pemerintah untuk mendapatkan informasi dan pandangan yang berkembang di masyarakat. Berbagai gagasan dan kritik yang disampaikan para tokoh bangsa akan menjadi bahan berharga bagi pemerintah dalam merumuskan langkah kebijakan ke depan," tutupnya.
Pertemuan ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Bambang Soesatyo, Sufmi Dasco, Anis Matta, Fahri Hamzah, Ahmad Basarah, Agung Laksono, Sidarto Danusubroto, Marzuki Alie, Lukman Hakim Saifuddin, Melani Leimena Suharli, Ahmad Farhan Hamid, Agus Hermanto, Priyo Budi Santoso, Setya Novanto, Hajriyanto Y. Thohari, Achmad Dimyati Natakusumah, serta Deputi I Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Mayjen TNI (Purn) Heri Wiranto dan Anggota DPR RI Robert Kardinal.
