Jakarta - Anggota DPR RI, Bambang Soesatyo, yang akrab disapa Bamsoet, mengadakan pertemuan penting dengan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago. Pertemuan ini berlangsung dalam acara Silaturahmi Forum Kebangsaan Pimpinan MPR dan DPR periode 1999-2024 di Parle Senayan, Jakarta, pada hari Senin (16/3/2026).
Rekomendasi untuk Menghadapi Dinamika Global
Pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis bagi pemerintah Indonesia dalam menghadapi dinamika ekonomi global dan situasi geopolitik yang semakin kompleks. Isu-isu yang dibahas mencakup ruang fiskal negara, tata kelola komunikasi pemerintah, serta peran Indonesia di kawasan Indo-Pasifik melalui penguatan kerja sama regional.
Usulan Kenaikan Batas Defisit Anggaran
Forum Kebangsaan menilai bahwa pemerintah perlu mempertimbangkan kenaikan batas defisit anggaran, yang selama ini dijaga di bawah tiga persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Dalam keterangannya, Bamsoet menyatakan bahwa dalam situasi ekonomi global yang penuh tekanan, ruang fiskal yang lebih fleksibel menjadi sangat penting. Hal ini memungkinkan pemerintah memiliki kemampuan untuk merespons berbagai kebutuhan pembangunan dan perlindungan sosial secara lebih adaptif.
Bamsoet memaparkan bahwa ketentuan batas defisit APBN maksimal 3 persen dari PDB memang telah berhasil menjaga disiplin fiskal dan stabilitas makro ekonomi. Namun, dinamika ekonomi global pasca pandemi, konflik geopolitik, serta perlambatan ekonomi dunia menuntut pendekatan yang lebih elastis. Data menunjukkan pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2025 berada di kisaran 3 persen, sementara tekanan inflasi dan suku bunga tinggi masih membayangi banyak negara.
Indonesia sendiri mencatat defisit APBN 2025 sekitar 2,3 persen dari PDB, dengan kebutuhan pembiayaan pembangunan yang terus meningkat. Kebutuhan ini meliputi pembangunan infrastruktur, transisi energi, hingga penguatan ketahanan pangan. Bamsoet menegaskan bahwa jika ruang defisit diperluas secara terukur dan tetap menjaga prinsip kehati-hatian fiskal, pemerintah dapat memiliki fleksibilitas yang lebih besar untuk mengakselerasi pembangunan. Ia juga mencontohkan bahwa banyak negara G20 memiliki batas defisit yang lebih longgar, asalkan tetap menjaga kredibilitas fiskal.
Penguatan Sistem Komunikasi Pemerintah
Selain isu fiskal, Forum Kebangsaan juga menyoroti pentingnya penguatan sistem komunikasi pemerintah. Dalam beberapa tahun terakhir, dinamika arus informasi di ruang publik berkembang sangat cepat, terutama melalui media sosial. Di sisi lain, masyarakat kerap menerima pernyataan yang berbeda dari berbagai pejabat, sehingga menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian persepsi publik terhadap kebijakan pemerintah.
Data menunjukkan bahwa lebih dari 212 juta penduduk Indonesia telah menggunakan internet, dan sekitar 170 juta aktif di media sosial. Dalam ekosistem informasi yang sangat cepat ini, narasi kebijakan pemerintah harus disampaikan secara konsisten dan kredibel agar tidak menimbulkan spekulasi yang berpotensi memicu kegaduhan publik.
Forum Kebangsaan Pimpinan MPR dan DPR mengusulkan agar pemerintah meningkatkan efektivitas juru bicara presiden. Juru bicara ini harus memiliki kapasitas komunikasi publik yang kuat, mampu menjelaskan kebijakan secara terukur, serta menghadirkan ketenangan di tengah masyarakat. Bamsoet menegaskan bahwa komunikasi negara harus satu suara, jelas, dan memberi kepastian kepada publik.
Peran Indonesia di Kawasan Indo-Pasifik
Isu lain yang menjadi perhatian Forum Kebangsaan adalah dinamika geopolitik di kawasan Indo-Pasifik yang semakin strategis. Kawasan ini kini menjadi pusat pertumbuhan ekonomi global sekaligus arena persaingan pengaruh antar kekuatan besar dunia. Kawasan Indo-Pasifik saat ini menyumbang lebih dari 60 persen perdagangan global dan sekitar dua pertiga pertumbuhan ekonomi dunia.
Indonesia dinilai perlu terus memainkan peran aktif dalam menjaga stabilitas kawasan melalui kerja sama regional yang inklusif. Bamsoet menekankan bahwa Indonesia memiliki posisi strategis sebagai salah satu motor diplomasi kawasan. Dengan memperkuat peran ASEAN dan berbagai forum regional lainnya, stabilitas Indo-Pasifik dapat terus terjaga, sehingga memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi dan keamanan kawasan.
Daftar Peserta Pertemuan
Pertemuan ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk para Pimpinan MPR dan DPR seperti Bambang Soesatyo, Sufmi Dasco, Anis Matta, Fahri Hamzah, Ahmad Basarah, Agung Laksono, Sidarto Danusubroto, Marzuki Alie, Lukman Hakim Saifuddin, Melani Leimena Suharli, Ahmad Farhan Hamia, Agus Hermanto, Priyo Budi Santoso, Setya Novanto, Hajriyanto Y. Thohari, dan Achmad Dimyati Natakusumah. Selain itu, hadir pula Menko Polkam Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago, Deputi I Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Mayjen TNI (Purn) Heri Wiranto, serta Anggota DPR RI Robert Kardinal.
