Puan Minta Evaluasi Penugasan Prajurit TNI di Wilayah Konflik dan Waspadai Dampak Global
Ketua DPR RI Puan Maharani secara resmi meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penugasan prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) di berbagai wilayah konflik internasional. Permintaan ini disampaikan dalam pidato penutupan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025-2026 DPR RI, yang digelar melalui Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (21/4/2026).
Evaluasi Harus Komprehensif dan Sesuai Standar Internasional
Menurut Puan, evaluasi yang diminta harus mencakup beberapa aspek krusial untuk memastikan keselamatan dan efektivitas misi. "Evaluasi tersebut harus mencakup kejelasan misi, mandat yang diberikan, kesiapan operasional prajurit, serta perlindungan maksimal terhadap setiap personel yang bertugas," tegas Puan dalam keterangan tertulisnya.
Ia menegaskan bahwa langkah ini sejalan dengan standar praktik terbaik internasional, khususnya dalam operasi pemeliharaan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). "Ini sesuai dengan standar yang menuntut kesiapan dari aspek politik, kapasitas sumber daya, dan pemahaman mendalam terhadap lingkungan operasi," jelas mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tersebut.
Dukacita atas Gugurnya Tiga Prajurit TNI di Lebanon
Dalam kesempatan yang sama, Puan menyampaikan dukacita yang mendalam atas gugurnya tiga prajurit TNI yang tergabung dalam pasukan perdamaian PBB di Lebanon. Ketiga prajurit tersebut adalah Kapten Inf Zulmi Aditya, Sertu M Nur Ichwan, dan Praka Farizal Romadhon, yang gugur pada akhir Maret lalu saat menjalankan misi kemanusiaan sebagai bagian dari United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL).
"Atas nama Pimpinan dan segenap Anggota DPR RI, perkenankanlah saya menyampaikan dukacita yang mendalam. Semoga mereka mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT, serta keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan," ucap Puan dengan penuh haru.
Insiden tersebut dilaporkan terjadi di tengah eskalasi konflik antara militer Israel (IDF) dan kelompok Hizbullah. Puan menekankan pentingnya investigasi yang kredibel dan objektif bersama PBB untuk mengungkap fakta sebenarnya. "Upaya ini harus berlandaskan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, serta penghormatan terhadap hukum internasional dan hak asasi manusia," tegasnya.
Peringatan atas Dampak Eskalasi Konflik AS-Iran terhadap Ekonomi Nasional
Di sisi lain, Puan juga mengingatkan pemerintah untuk secara serius menyikapi dampak eskalasi ketegangan antara Amerika Serikat (AS) dan Iran yang masih terus memanas. Ia menyoroti bahwa konflik geopolitik dan geo-ekonomi ini telah memberikan tekanan nyata terhadap stabilitas perekonomian global dan nasional.
"Konflik ini berisiko memicu lonjakan harga energi global, memperburuk inflasi, serta meningkatkan ketidakpastian ekonomi dan keuangan dunia. Dampaknya telah mulai kita rasakan di dalam negeri," ungkap Puan.
Beberapa dampak yang telah terlihat antara lain lonjakan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, kenaikan harga kemasan berbahan plastik, terganggunya rantai pasok komoditas, serta meningkatnya ketidakpastian investasi global. "Perang yang terjadi jauh dari wilayah negara kita, tetapi dampaknya langsung terasa melalui harga, daya beli, dan stabilitas ekonomi masyarakat," tambahnya.
Langkah Strategis yang Diperlukan
Menghadapi situasi ini, Puan menegaskan bahwa otoritas fiskal dan moneter harus segera mengambil kebijakan yang tepat untuk menjaga perekonomian nasional tetap berjalan. Kebijakan strategis juga diperlukan untuk memastikan masyarakat tetap memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan hidupnya di tengah tekanan global.
Dalam merespons eskalasi ketegangan AS-Iran, Puan mengingatkan pemerintah untuk fokus pada upaya stabilitas kawasan, perlindungan kepentingan nasional, serta memastikan keamanan Warga Negara Indonesia yang berada di kawasan Timur Tengah.
Peran Diplomasi Parlemen dalam Memperjuangkan Kepentingan Nasional
Puan juga memastikan bahwa diplomasi parlemen tidak boleh berhenti pada agenda seremonial belaka. DPR RI harus menjadi instrumen strategis dalam memperjuangkan kepentingan nasional di forum internasional. Sebagai anggota komite eksekutif Inter-Parliamentary Union (IPU), DPR telah menghadiri Sidang Umum ke-152 IPU di Istanbul, Turki.
"Dalam forum tersebut, Delegasi Indonesia melakukan pembahasan dan penyampaian rekomendasi, termasuk menolak berbagai aksi militer Israel yang menewaskan tiga pasukan perdamaian TNI," sebut Puan. Pendekatan bilateral dengan negara-negara sahabat seperti Uni Eropa dan Korea Selatan juga terus dilakukan untuk memperkuat posisi Indonesia.
Di akhir pidatonya, Puan turut mengucapkan selamat memperingati Hari Kartini 2026, dengan pesan agar perempuan Indonesia terus melangkah dan berkarya dengan berani dan penuh keyakinan.
