Wakil Ketua Komisi IX DPR Yahya Zaini menyambut baik kebijakan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru untuk melakukan moratorium atau penghentian sementara pendaftaran dapur baru program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menilai BGN memang harus berbenah diri.
Langkah Positif BGN
“Saya menyambut baik kebijakan Kepala BGN yang baru untuk menutup sementara pendaftaran dapur yang baru (moratorium). Ini menunjukkan ada political will dari BGN untuk benar-benar memperbaiki tata kelola MBG,” kata Yahya kepada wartawan, Jumat (5/6/2026).
Ia meminta BGN untuk fokus meningkatkan kualitas dapur yang sudah ada, terutama dalam menjamin keamanan makanan MBG.
Prioritas Keamanan Pangan
“Masih banyak MBG yang belum memiliki SLHS dan IPAL. Ini harus dipenuhi terlebih dahulu untuk menjamin keamanan mutu MBG. Ke depan tidak boleh ada lagi SPPG yang tidak punya SLHS dan IPAL,” ujarnya.
“Mengevaluasi lebih dari 1.000 SPPG yang disuspen, mana yang sudah bisa diaktifkan kembali dan mana yang masih harus diperbaiki,” sambungnya.
Investigasi Kasus Keracunan
Politikus Golkar ini juga meminta SPPG yang mengalami keracunan untuk diinvestigasi secara tuntas. Hal itu agar peristiwa tersebut tidak terulang lagi.
“Selama ini kita tidak pernah mendengar hasil investigasi yang dilakukan oleh BGN terhadap SPPG yang mengakibatkan keracunan. Saya minta hasil investigasinya dibuka ke publik supaya masyarakat dapat mengikuti perbaikan yang dilakukan oleh BGN,” katanya.
Target Zero Accident
Yahya berharap masa moratorium dapat dimanfaatkan untuk melakukan evaluasi total terhadap tata kelola MBG. Ia menargetkan tidak ada lagi kasus keracunan makanan atau zero accident dalam pelaksanaan program tersebut.
“Saya minta moratorium dapur baru benar-benar digunakan untuk melakukan evaluasi total dan perbaikan tata kelola MBG serta pengawasan yang ketat sehingga tidak terjadi lagi kasus keracunan (zero accident),” tuturnya.
“Hal ini untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap program MBG yang tujuannya mulia untuk meningkatkan asupan gizi masyarakat, anak-anak sekolah, serta ibu hamil, ibu menyusui, dan balita,” imbuh dia.
Langkah BGN
Sebelumnya, BGN menghentikan sementara pendaftaran dapur baru untuk program MBG. Kebijakan moratorium ini menjadi salah satu langkah yang diambil pimpinan baru BGN dalam rangka efisiensi anggaran sekaligus penataan pelaksanaan program.
“Hal utama yang telah kami bahas dan kami siapkan rencana kerjanya adalah menuju pada efisiensi anggaran,” kata Kepala BGN Nanik S. Deyang dalam konferensi pers di gedung BGN, Jakarta, Kamis (4/6).
Nanik menjelaskan terdapat empat langkah utama yang disiapkan BGN untuk memperbaiki pelaksanaan program MBG. Pertama, refocusing penerima manfaat agar program lebih tepat sasaran. Kedua, penghentian sementara pendaftaran dan pembangunan dapur baru.
“Dalam rangka efisiensi anggaran maka hal yang kami lakukan adalah pertama refocusing penerima manfaat. Dua, moratorium dapur titik-titik baru,” ujarnya.
