Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar pertemuan bersama pemerintah dan Bank Indonesia (BI) di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, pada Sabtu (6/6/2026). Pertemuan yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad ini membahas perkembangan terkini ekonomi Indonesia dan menghasilkan sejumlah kesepakatan strategis untuk memperkuat nilai tukar rupiah.
Hadir dalam pertemuan tersebut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dan Gubernur BI Perry Warjiyo. Berdasarkan data Bloomberg, dolar AS menguat 77 poin atau 0,43% ke level Rp 18.044.
Koordinasi Fiskal dan Moneter
Dasco menyatakan pertemuan ini bertujuan mengevaluasi perkembangan ekonomi serta menyelaraskan kebijakan fiskal dan moneter untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. "Hasil koordinasi hari ini telah menghasilkan beberapa kesepakatan yang akan disampaikan masing-masing pihak," ujarnya.
Dua Strategi Jaga Stabilitas Rupiah
Gubernur BI Perry Warjiyo mengungkapkan dua langkah utama dalam penguatan koordinasi fiskal dan moneter. Pertama, meningkatkan daya tarik imbal hasil untuk menarik arus modal masuk (portfolio inflows). Kedua, menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan melalui pengelolaan kas pemerintah yang tetap ditempatkan di BI.
"Dengan peningkatan bunga yang dibayarkan BI kepada pemerintah, operasi moneter dapat berjalan optimal mendukung stabilitas nilai tukar rupiah," jelas Perry.
Sinergi Kebijakan Kunci Penguatan Rupiah
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pentingnya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah dan Bank Sentral. "Kebijakan yang menyatu dan sinergi penuh akan mengembalikan kepercayaan pasar terhadap rupiah, sehingga rupiah akan menguat signifikan," ujarnya.
Purbaya mencontohkan dampak positif stabilitas rupiah bagi pedagang tahu dan tempe yang bahan bakunya impor. Dengan nilai tukar stabil, harga lebih terkendali dan beban hidup masyarakat tidak meningkat drastis.
Koordinasi Erat Semua Pihak
Mensesneg Prasetyo Hadi menekankan pentingnya kerja sama erat antar pemangku kepentingan ekonomi. "Kebijakan harus saling mendukung dan memperkuat, baik dari sisi moneter maupun fiskal," katanya.
Ia menambahkan fundamental ekonomi Indonesia cukup kuat, namun perlu percepatan program strategis di bidang pangan, energi, perikanan, industrialisasi, dan hilirisasi untuk mendorong sektor riil.
