Untuk pertama kalinya sejak 1957, Partai Komunis di India tidak memerintah satu pun negara bagian. Kekalahan Front Demokratik Kiri (LDF) yang dipimpin Partai Komunis India (Marxis) di Negara Bagian Kerala bulan ini, setelah satu dekade berkuasa, menandai berakhirnya sistem komunisme demokratis paling bertahan lama di dunia, setidaknya untuk saat ini.
Kejayaan Masa Lalu
Pada puncak kejayaannya, partai-partai komunis di India memerintah sejumlah negara bagian mulai dari Benggala Barat hingga Kerala dan Tripura. Mereka mempengaruhi kehidupan lebih dari 100 juta orang melalui serikat pekerja, organisasi tani, sayap mahasiswa, serta jaringan kader yang terstruktur.
Di Benggala Barat, Front Kiri memerintah tanpa henti dari 1977 hingga 2011, salah satu pemerintahan komunis terpilih terlama di dunia. Di Tripura, kelompok kiri berkuasa total selama 35 tahun, termasuk periode 25 tahun tanpa jeda sebelum akhirnya dikalahkan oleh Partai Bharatiya Janata (BJP) pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi pada 2018.
Kerala menempuh jalur yang berbeda. Sejak 1957, ketika negara bagian itu memilih salah satu pemerintahan komunis terpilih pertama di dunia di bawah EMS Namboodiripad, kekuasaan silih berganti antara kelompok kiri dan Kongres, menjadikan komunis sebagai kekuatan yang bertahan lama namun tidak pernah dominan secara permanen.
Pengaruh di Tingkat Nasional
Pada 1996, Jyoti Basu, salah satu pendiri Partai Komunis India (Marxis) yang saat itu menjabat sebagai kepala menteri Benggala Barat, nyaris menjadi perdana menteri India sebagai pemimpin pemerintahan koalisi. Namun partainya menolak tawaran tersebut, sebuah keputusan yang kemudian dia sebut sebagai "kesalahan bersejarah".
Kelompok komunis juga memainkan peran penting dalam politik koalisi di New Delhi. Pada 2008, mereka menarik dukungan dari pemerintahan Perdana Menteri Manmohan Singh terkait kesepakatan nuklir sipil dengan Amerika Serikat. Saat itu, partai-partai kiri menguasai 62 kursi di majelis rendah parlemen, cukup untuk memaksa Singh menghadapi mosi percaya sebelum akhirnya berhasil mengesahkan perjanjian tersebut.
Kemunduran Elektoral
Secara nasional, perolehan suara CPI (Marxis) turun dari lebih dari 6% pada puncaknya di era 1980-an menjadi di bawah 2% dalam pemilu nasional terbaru. Kemunduran ini mencerminkan memudarnya bahasa politik lama: perjuangan kelas dan mobilisasi kolektif secara bertahap tergeser oleh politik identitas, nasionalisme, figur populis, serta kebijakan kesejahteraan.
Mohammed Salim, sekretaris CPI(M) di Benggala Barat, melihat perubahan ini sebagai bagian dari arus sejarah yang lebih besar. Sejak 1990-an, menurutnya, kebangkitan nasionalisme Hindu dan liberalisasi pasar menciptakan "serangan religius, politik, dan ekonomi" yang menekan kelompok kiri dari berbagai arah.
"Kelas menengah diperlihatkan padang rumput hijau ini," katanya. "Pembangunan, modernisasi, infrastruktur, Anda akan mendapatkan bagiannya. Aspirasi pun dibangkitkan."
Kelompok komunis, menurutnya, kesulitan menghadapi politik yang semakin berpusat pada identitas seperti kasta dan agama, alih-alih kelas. "Politik perpecahan melemahkan persatuan kelas," kata Salim.
Tekanan Ekonomi dan Ideologis
Namun para pakar menilai kemunduran kelompok kiri tidak bisa semata-mata dijelaskan oleh bangkitnya nasionalisme Hindu, politik kasta, dan politik berbasis aspirasi. Berbeda dengan China atau Vietnam, partai-partai komunis di India hanya memerintah di tingkat negara bagian dalam sebuah "ekonomi politik federal", kata Sanjay Ruparelia, profesor politik di Toronto Metropolitan University. Kondisi ini menempatkan mereka di bawah tekanan yang semakin besar untuk menarik investasi swasta dan mendorong pertumbuhan.
Di Benggala Barat, kontradiksi tersebut mencuat secara mencolok: partai yang bangkit lewat reformasi agraria justru dituduh merampas tanah petani atas nama industrialisasi. Kerala menonjol dengan pencapaian yang menarik perhatian internasional, seperti perencanaan berbasis desentralisasi, indikator sosial yang tinggi, tingkat literasi yang baik, penurunan kemiskinan, serta sistem kesehatan publik yang kuat. Namun, model tersebut memiliki tekanan mendasar.
"Kerala tetap sangat bergantung pada remitansi dari luar negeri, yang kinerjanya berfluktuasi, sehingga menimbulkan tekanan fiskal yang meningkat dan penciptaan lapangan kerja yang tidak memadai, terutama bagi kaum muda," kata Ruparelia.
Yang lebih mencolok, kaum komunis di Kerala sendiri mulai bergeser menuju model ekonomi yang sebelumnya mereka tolak. Sebuah dokumen kebijakan CPI (Marxis) pada 2022 mengadopsi investasi swasta, kemitraan publik-swasta, universitas swasta, serta layanan teknologi yang terintegrasi secara global. Bagi ilmuwan politik seperti Ruparelia, perubahan ini menegaskan realitas yang lebih luas: partai-partai komunis di India kerap "lebih tepat dipahami sebagai sosial-demokrat ketimbang komunis".
Masa Depan yang Tidak Pasti
Alih-alih mengejar revolusi, mereka pada umumnya berfungsi sebagai partai parlementer yang berfokus pada kesejahteraan, hak buruh, dan redistribusi. "India tergolong tidak biasa karena memiliki partai bertradisi komunis yang berhasil dalam pemilu demokratis," ujarnya. Namun, menurut Sekretaris Jenderal CPI (M) MA Baby, pemerintah negara bagian selalu beroperasi dalam keterbatasan yang ketat.
"Mereka memiliki kekuasaan finansial dan administratif yang terbatas. Kekuasaan sebenarnya berada di New Delhi," katanya. "Kami menggunakan pemerintahan negara bagian untuk menunjukkan bahwa bahkan dalam struktur sosial-ekonomi kapitalis, kebijakan yang berpihak pada rakyat dan alternatif tetap mungkin dilakukan, meskipun kewenangannya terbatas."
Basis sosial yang menopang model tersebut terus mengalami erosi. Serikat buruh yang terorganisasi selalu menjadi kelompok minoritas dalam ekonomi informal India yang sangat besar. Politik kesejahteraan pun semakin bergeser dari mobilisasi berbasis kelas menuju bantuan tunai langsung serta koalisi berbasis identitas.
Ketika protes petani meletus pada 2020 menentang undang-undang pertanian yang diusulkan Perdana Menteri Narendra Modi, peristiwa itu menunjukkan betapa politik pedesaan telah berubah. Kelompok kiri tetap menjadi bagian dari gerakan tersebut, "suara nurani", sebagaimana disebut analis Shikha Mukherjee, namun tidak lagi memimpin. Peran itu sudah diambil alih oleh partai-partai regional dan serikat petani independen.
"Kaum kiri telah kehilangan posisinya sebagai suara utama bagi hak dan jaminan kesejahteraan. Mereka kesulitan beradaptasi dengan ekonomi modern, dan kebingungan ideologis kini berada di jantung gerakan ini," kata Mukherjee.
India saat ini ditandai oleh ketimpangan yang kian melebar, pengangguran kaum muda yang kronis, serta meningkatnya ketidakpastian ekonomi, kondisi yang sebelumnya diperkirakan akan menjadi lahan subur bagi politik Marxis. Seperti dicatat Ruparelia, "kondisi objektif, sebagaimana kerap disebut oleh kalangan kiri, seharusnya menguntungkan mereka." Namun, kata Mukherjee, di manakah kaum komunis? "Kelompok kiri seharusnya berada di jalanan. Di mana mereka?"
Paradoks ini tidak hanya terjadi di India. Setelah krisis keuangan 2008, Eropa juga menyaksikan kemunculan partai-partai kiri baru. Namun, banyak di antaranya kesulitan menghadapi populisme nasionalis yang mampu memobilisasi pekerja melalui "politik imigrasi dan etnonasionalisme, alih-alih solidaritas kelas", kata Ruparelia. Menurut Mukherjee, kelompok kiri di India menghadapi tantangan serupa dari BJP.
Meski demikian, menuliskan "obituari" bagi sebuah gerakan politik masih terlalu dini. Komunisme di India telah bertahan dari perpecahan internal, represi negara, hingga kemerosotan elektoral. Jaringan organisasinya, meski melemah, masih tersebar di berbagai wilayah. Namun, apakah kelompok kiri mampu mengubah sisa kekuatan tersebut menjadi pembaruan politik, masih menjadi pertanyaan.
"CPI (M) perlu menemukan kembali jati dirinya, bekerja dalam sistem ekonomi yang dibentuk oleh liberalisasi, bukan sekadar menentangnya," kata Mukherjee. Di Benggala Barat, Salim menegaskan partainya kini sedang "mengonsolidasikan kembali, memposisikan ulang, dan memperbarui diri". Untuk melepaskan citra sebagai kelompok yang menua dan anti-perubahan, partai tersebut mulai mendorong generasi pemimpin yang lebih muda ke garis depan.
"Kaum komunis harus terus memperbarui diri. Satu-satunya hal yang tetap adalah perubahan itu sendiri," kata Baby. Namun, skala kemunduran kelompok kiri tetap terlihat jelas. Dalam pemilu di Benggala, CPI(M) hanya meraih satu kursi dari total 294 kursi legislatif dan memperoleh sedikit di atas 4% suara. Kerala, bagaimanapun, menunjukkan gambaran berbeda: bahkan dalam kekalahan, LDF masih meraih sekitar sepertiga suara, menegaskan kelompok komunis tetap menjadi kekuatan politik yang signifikan di sana. Di Tripura, kembalinya mereka ke kekuasaan masih tampak jauh.
Meski demikian, para pemimpin partai menegaskan bahwa kemerosotan elektoral tidak sepenuhnya mencerminkan relevansi sosial dan politik mereka. "Apakah kami optimistis? Tentu saja," kata Baby. "Bahkan, kami bertanya: tanpa kami, masa depan seperti apa yang ada? Kursi itu penting, tetapi tempat kami di hati rakyat jauh lebih penting."
