Wamendagri Ajak Papua Jemput Peluang Pembangunan Menuju Indonesia Emas 2045
Wamendagri Ajak Papua Jemput Peluang Pembangunan

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mengajak seluruh pemangku kepentingan di Papua untuk memanfaatkan program prioritas pemerintah sebagai peluang memperkuat ekonomi masyarakat dan mempercepat pembangunan daerah. Menurutnya, berbagai program strategis pemerintah, termasuk Program Hasil Terbaik Cepat (quick win) Presiden Prabowo Subianto, perlu disambut secara aktif agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat Papua.

Program Prioritas dan Dampak Ekonomi

"Program cepat dari Bapak Presiden untuk menghasilkan ini perlu dijemput," ujarnya dalam sesi panel Konferensi Analisis Papua Strategis Ketiga di Papua Youth Creative Hub, Jayapura, Papua, Jumat (29/5/2026). Ia mencontohkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai tidak hanya berdampak pada pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga mampu menggerakkan sektor pertanian, perikanan, hingga usaha lokal.

"Programnya bukan hanya untuk memberikan makan ... , tetapi bagaimana sih pertaniannya itu bisa dibeli oleh dapur MBG, perikanan [juga bisa terlibat]. Pokoknya semua ada efek berantainya [yang sangat besar]," katanya.

Banner lebar Pickt — aplikasi daftar belanja kolaboratif untuk Telegram

Tantangan Pembangunan dan Kemiskinan

Dalam kesempatan tersebut, Ribka juga menyoroti sejumlah tantangan pembangunan di Papua, terutama terkait tingkat kemiskinan dan kemiskinan ekstrem yang masih berada di atas rata-rata nasional berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Menurutnya, kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah bersama yang perlu diselesaikan melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah (Pemda), dan seluruh elemen masyarakat di Papua.

"Ini semua PR kita yang harus dikerjakan bersama," ujarnya.

Penguatan Otonomi Khusus Papua

Ribka menekankan pentingnya penguatan pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) Papua agar benar-benar mampu menghadirkan pelindungan, pemberdayaan, dan kesejahteraan bagi Orang Asli Papua (OAP). Ia mengatakan pemerintah pusat terus mendorong evaluasi dan penguatan tata kelola Otsus, termasuk dalam aspek regulasi dan keberpihakan kebijakan kepada masyarakat Papua.

Sinergi Menuju Indonesia Emas 2045

Selain itu, Ribka juga mengajak seluruh unsur daerah, mulai dari Pemda, Majelis Rakyat Papua (MRP), DPR Papua, tokoh adat, tokoh agama, hingga komunitas masyarakat untuk memperkuat sinergi dalam mengawal pembangunan Papua ke depan. Dalam konteks tersebut, Ribka menyinggung arah pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Menurutnya, Papua perlu mempersiapkan diri sejak sekarang agar mampu mengambil peran dalam proses transformasi Indonesia menjadi negara maju.

"Ini yang harus kita ketahui [sebagai] masyarakat semua, di mana arah [yang dituju oleh] negara. Mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, kita pasti akan ke sana," tandasnya.

Banner setelah artikel Pickt — aplikasi daftar belanja kolaboratif dengan ilustrasi keluarga