Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong para kepala daerah di wilayah Sulawesi untuk terus memperkuat sinergi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Ia menjelaskan bahwa upaya ini sangat penting untuk menjaga stabilitas politik, keamanan, dan sosial yang menjadi fondasi bagi pembangunan guna meningkatkan perekonomian daerah.
Hal tersebut disampaikan Tito dalam kegiatan Silaturahmi dan Arahan Bersama Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Sabtu (30/5).
"Semua masalah hampir semuanya bisa selesai, baik masalah keamanan dan lain-lain termasuk juga program-program dari Presiden, pemerintah pusat atau program-programnya kepala daerah bisa dieksekusi baik kalau seandainya ada kekompakan," ujar Tito dalam keterangannya, Sabtu (30/5/2026).
Posisi Strategis Sulawesi
Menurutnya, Sulawesi memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara Indonesia bagian barat dan timur serta didukung oleh sumber daya alam yang melimpah. Oleh karena itu, stabilitas keamanan dan politik di wilayah Sulawesi harus terus dijaga dengan baik.
Ia menegaskan bahwa pembangunan tidak akan berjalan tanpa situasi yang aman dan kondusif. Menjaga keamanan bukan hanya menjadi tugas pemerintah pusat, melainkan juga tanggung jawab pemerintah daerah bersama seluruh unsur Forkopimda.
"Keamanan perlu dirawat. Kesehatan enggak datang tiba-tiba, keamanan enggak datang tiba-tiba, betapa mahalnya sehat setelah kita sakit, betapa mahalnya aman setelah tidak aman," tegasnya.
Pelajaran dari Konflik Sosial
Tito mengingatkan bahwa pengalaman konflik sosial yang pernah terjadi di sejumlah daerah di Sulawesi menjadi pelajaran berharga mengenai mahalnya harga sebuah keamanan. Karenanya, ia mendorong unsur Forkopimda untuk mempererat hubungan dan komunikasi melalui pertemuan rutin maupun kegiatan informal guna memperkuat kerja sama.
Selain itu, Tito juga meminta kepala daerah mengaktifkan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Berdasarkan berbagai pengalaman penanganan konflik, FKUB terbukti berperan penting dalam menjaga kerukunan dan mencegah konflik berlatar belakang agama berkembang menjadi gangguan sosial yang lebih besar.
Menurutnya, keberhasilan FKUB sangat bergantung pada dukungan kepala daerah, terutama melalui alokasi anggaran yang memadai. Hal ini penting agar forum tersebut dapat menjalankan fungsi komunikasi kepada umat agama masing-masing.
Aktifkan Tim Penanganan Konflik Sosial
Lebih lanjut, ia juga meminta daerah mengaktifkan Tim Penanganan Konflik Sosial (TPKS) sebagai instrumen deteksi dini dan pencegahan konflik. Ia menekankan bahwa setiap konflik sosial selalu diawali dengan tanda-tanda yang dapat dideteksi lebih awal sehingga perlu segera ditangani sebelum berkembang menjadi kerusuhan.
"Tidak pernah ada kerusuhan yang terjadi seketika, tapi pasti melalui proses. Nah di tengah proses itu harus dihentikan, dicegah supaya tidak pecah," jelasnya.
Sebagai informasi, kegiatan ini turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, enam gubernur se-Sulawesi, serta para bupati dan wali kota di wilayah Sulawesi.
