Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Grobogan, Jawa Tengah untuk mencari lahan alternatif guna pembangunan Sekolah Rakyat permanen. Langkah ini diambil karena lahan yang sebelumnya diusulkan tidak memenuhi persyaratan akibat statusnya sebagai Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD).
“Untuk Sekolah Rakyat, cari lahan yang clear ya,” tegas Agus Jabo dalam keterangan tertulis pada Rabu (6/5/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Agus Jabo saat menerima audiensi Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Grobogan, Indri Agus Velawati, dan Kabid Linjamsos Grobogan, Soemiati, di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, pada Selasa (5/5). Selain status lahan, syarat lain yang harus dipenuhi antara lain memiliki akses jalan, tidak berada di daerah rawan bencana, serta tersedianya listrik dan air bersih.
Pemkab Grobogan Diminta Segera Menemukan Lahan yang Sesuai
Agus Jabo meminta Pemkab Grobogan segera mencari lahan yang memenuhi syarat untuk pembangunan Sekolah Rakyat permanen. Ia berharap Grobogan dapat berpartisipasi dalam pembangunan sekolah pada tahun ini.
“Saya ingin Grobogan, karena termasuk daerah miskin, ikut tahun ini dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat,” ujarnya.
Harapan tersebut didasarkan pada data Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Triwulan I 2026, yang menunjukkan jumlah keluarga di Grobogan yang termasuk dalam Desil 1 mencapai 69.671 keluarga dari total 538.620 keluarga. Angka ini menegaskan tingginya kebutuhan akan program pendidikan gratis di wilayah tersebut.
Kendala Lahan Sawah yang Dilindungi
Dalam audiensi tersebut, Kepala Dinas Sosial Grobogan, Indri Agus Velawati, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengusulkan lahan seluas 6,75 hektare di Kelurahan Kalongan, Kecamatan Purwodadi, untuk gedung Sekolah Rakyat. Namun, hasil survei menunjukkan lokasi tersebut tidak memenuhi syarat karena masuk dalam kategori LSD.
“Kendalanya LSD. Kemarin hari Senin, kami, bupati, dan jajaran Sekda, serta OPD terkait sudah melakukan audiensi dengan Kementerian ATR,” jelas Indri.
Indri menambahkan bahwa secara geografis, kondisi di Grobogan rata-rata merupakan lahan pertanian yang menjadi penyangga pangan nasional tingkat pertama. Pihaknya akan berkoordinasi dengan sejumlah kementerian dan berupaya mencari lahan lain yang bisa digunakan untuk membangun Sekolah Rakyat.
“Kami juga sudah koordinasi dengan Kementerian Kehutanan. Nanti kami akan melihat apakah ada lahan di luar perhutanan sosial, itu baru diproses dari Kementerian Kehutanan,” kata dia.
Pentingnya Sekolah Rakyat bagi Keluarga Prasejahtera
Saat ini, belum terdapat Sekolah Rakyat di Kabupaten Grobogan. Padahal, program pendidikan gratis ini sangat dibutuhkan oleh anak-anak dari keluarga prasejahtera yang termasuk dalam Desil 1 dan 2 DTSEN di daerah tersebut.
Program yang digagas Presiden Prabowo Subianto ini tidak hanya menyediakan akses pendidikan gratis, tetapi juga bertujuan mengentaskan kemiskinan dengan melibatkan orangtua siswa dalam program-program pemberdayaan. Dengan demikian, keberadaan Sekolah Rakyat diharapkan dapat memberikan dampak positif jangka panjang bagi masyarakat Grobogan.
