Pusat Polling Indonesia (Puspoll) merilis hasil survei nasional menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Prabowo tercatat sebesar 64,8 persen, sedikit menurun dibandingkan Agustus 2025 yang mencapai 67,7 persen.
Penurunan Keyakinan Masyarakat terhadap Arah Pemerintahan
Direktur Eksekutif Puspoll Indonesia, Chamad Hojin, dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Sabtu (27/6/2026), mengungkapkan bahwa tingkat keyakinan masyarakat bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran akan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik mengalami penurunan yang jauh lebih tajam. Dari sebelumnya 80,4 persen pada Agustus 2025, kini hanya 53,2 persen yang merasa yakin.
Proporsi masyarakat yang tidak yakin terhadap masa depan pemerintahan meningkat dari 15,8 persen menjadi 43,1 persen. Hanya 51,7 persen responden yang menyatakan bahwa Indonesia saat ini berjalan ke arah yang benar, sementara 34 persen menilai negara menuju ke arah yang salah.
Peringatan Dini bagi Pemerintah
Meskipun demikian, Chamad menegaskan bahwa pemerintahan Prabowo belum berada pada tahap krisis karena masyarakat masih cukup puas terhadap kinerja pemerintah. "Ini merupakan tekanan terhadap legitimasi berbasis kinerja yang perlu dijawab dengan hasil kebijakan yang nyata, bukan sekadar penguatan narasi komunikasi," ujarnya.
Menurut Chamad, pemerintah perlu membaca data tersebut sebagai peringatan dini dan peluang untuk melakukan koreksi sebelum tekanan ekonomi berkembang menjadi ketidakpuasan politik yang lebih luas.
Keluhan Utama: Harga Kebutuhan Pokok dan Lapangan Kerja
Survei menemukan bahwa 41,9 persen responden menyebut mahalnya harga kebutuhan pokok sebagai persoalan paling utama yang dihadapi masyarakat. Sebanyak 74,1 persen responden menyatakan bahwa mencari pekerjaan saat ini sulit atau sangat sulit. Selain itu, 42,1 persen masyarakat menilai harga kebutuhan pokok semakin tidak terjangkau dibandingkan tahun sebelumnya, meningkat tajam dari 28,7 persen pada Agustus 2025, atau naik 13,4 poin dalam sembilan bulan.
Bidang dengan Ketidakpuasan Tertinggi
Ketidakpuasan tertinggi terhadap kinerja pemerintah ditemukan pada bidang menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok (59 persen), penyediaan lapangan pekerjaan (57,4 persen), pengurangan kemiskinan (56,9 persen), dan pengelolaan ekonomi nasional (51 persen). Chamad menilai data tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat belum merasakan perbaikan yang cukup kuat pada ekonomi rumah tangga.
"Masyarakat tidak menilai ekonomi hanya dari angka pertumbuhan, investasi, atau inflasi nasional. Mereka menilai ekonomi dari harga beras, minyak goreng, telur, ongkos transportasi, kesempatan kerja, dan pendapatan keluarga. Ketika persoalan itu belum membaik, capaian makro pemerintah tidak selalu terkonversi menjadi kepuasan publik," pungkas Chamad.
Metodologi Survei
Survei dilakukan pada 18-26 Mei 2026 dengan jumlah sampel 2.400 responden, margin of error +/- 2 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Sampel dipilih secara acak bertingkat (multistage random sampling) dengan memperhatikan proporsi urban/rural dan jumlah pemilih di setiap provinsi. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka menggunakan kuesioner terstruktur. Responden berusia minimal 17 tahun atau sudah memenuhi syarat pemilih. Quality control dilakukan pada 20 persen total sampel secara acak dan tidak ditemukan kesalahan berarti.
