Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, bertekad menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Hal ini disampaikan Tito usai menggelar pertemuan dengan seluruh gubernur dan wakil gubernur se-Tanah Papua di Gedung Negara Papua, Kota Jayapura, pada Senin (22/6/2026).
Dukungan Penuh untuk Sensus Ekonomi 2026
Tito meminta para kepala daerah untuk mendukung Sensus Ekonomi yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). "Saya mohon dengan hormat kita dukung Sensus Ekonomi yang diselenggarakan oleh BPS di Indonesia, khususnya di Papua Raya," ujar Tito dalam keterangannya, Senin (22/6/2026).
Menurut Tito, program ini akan memberikan banyak manfaat bagi daerah, khususnya di Tanah Papua. Data yang akurat dari sensus ini dapat menjadi dasar perencanaan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran.
Jadwal dan Cakupan Sensus Ekonomi 2026
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia mulai 15 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Pendataan ini menyasar aktivitas ekonomi hingga kondisi sosial ekonomi keluarga atau rumah tangga di Tanah Air.
"Oleh sebab itu, kami dari BPS memohon dukungan dari Bapak Mendagri dan juga Bapak/Ibu Kepala Daerah, terutama di Tanah Papua untuk kita bisa bersama-sama, untuk kita menyukseskan Sensus Ekonomi 2026," ujar Amalia.
Komitmen Kepala Daerah se-Tanah Papua
Seluruh kepala daerah se-Tanah Papua kompak menyatakan kesiapannya mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur Papua, Mathius D. Fakhiri; Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani; Gubernur Papua Pegunungan, John Tabo; dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Ahmad Nausrau.
"Atas nama Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, kami siap mendukung Sensus Ekonomi tahun 2026," tegas Ahmad Nausrau.
Langkah Konkret Mendagri
Sebelumnya, Tito dalam berbagai kesempatan mengajak kepala daerah mendukung Sensus Ekonomi 2026. Komitmen tersebut diwujudkan dengan menandatangani Surat Edaran Bersama (SEB) dengan Kepala BPS pada Senin (15/6/2026). Melalui upaya ini, diharapkan pemerintah memperoleh data akurat mengenai kondisi ekonomi yang selanjutnya digunakan sebagai landasan dalam menyusun kebijakan.
Pihak yang Hadir dalam Pertemuan
Turut hadir dalam pertemuan ini Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk; sejumlah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), serta pejabat di lingkungan BPS dan Provinsi Papua.
