Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyatakan harapannya agar pertemuan antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dalam acara Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dapat menjadi momentum untuk membahas berbagai isu strategis terkait arah bangsa ke depan. Pertemuan tersebut berlangsung dalam rangka peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin (1/6).
Pentingnya Pertemuan Tokoh Nasional
Hasto menekankan bahwa acara yang digelar BPIP merupakan kegiatan kenegaraan yang mempertemukan sejumlah tokoh penting nasional. Menurutnya, pertemuan antara Prabowo dan Megawati memiliki arti penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Keduanya saat ini sama-sama menjabat sebagai ketua umum partai politik besar, yaitu Gerindra dan PDIP.
“Ini kan acara kenegaraan yang dilakukan dan sebagai pelaksananya adalah BPIP, tentu ini juga menjadi momentum yang baik bagi para pemimpin bangsa, pemimpin negara, pemimpin pemerintahan untuk bertemu,” kata Hasto usai memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di halaman Masjid At Taufiq, Lenteng Agung, Jakarta Selatan.
Pengalaman dan Hubungan Personal
Menurut Hasto, Megawati sebagai Presiden kelima RI memiliki pengalaman panjang dalam memimpin negara. Selain itu, hubungan personal yang baik antara Megawati dan Prabowo menjadi modal penting dalam membangun komunikasi terkait berbagai persoalan kebangsaan. Hasto menyebut keduanya memiliki kapasitas dan pengalaman yang dapat menjadi kontribusi penting bagi perjalanan Indonesia ke depan.
“Antara Presiden Prabowo dengan Ibu Megawati Sukarnoputri, beliau adalah Presiden kelima yang punya banyak pengalaman dan juga memiliki hubungan baik, kedekatan secara personal dengan Presiden Prabowo,” jelasnya.
Keresahan Megawati tentang Kasus Hukum Petani
Dalam arahannya, Hasto menyampaikan keresahan Megawati terkait berbagai permasalahan bangsa, termasuk kasus hukum yang menimpa petani kecil di Aceh. Ia menceritakan bagaimana warga yang berupaya secara mandiri mengembangkan benih justru harus berujung di penjara.
“Ibu Mega sangat mengkhawatirkan ketika rakyat berinovasi di Aceh, mencoba mengembangkan benih dengan seluruh tradisi penelitian yang hidup di kalangan rakyat, ternyata justru dipenjarakan oleh aparat penegak hukum. Ini tindakan anti-inovasi,” jelasnya.
Kritik terhadap Kondisi Ekonomi dan Fiskal
Selain itu, Hasto menyampaikan kritik tajam terhadap kondisi ekonomi dan fiskal yang dinilainya mengkhawatirkan, khususnya soal pelemahan rupiah dan belanja negara. Ia menyoroti defisit transaksi berjalan pada kuartal pertama 2026 dan keseimbangan primer yang negatif dalam APBN.
“Defisit transaksi berjalan pada kuartal pertama 2026 dan keseimbangan primer yang negatif dalam APBN kita sangatlah mengkhawatirkan. Utang harus dibayar dengan utang, gali lubang tutup lubang. Terlebih dengan pelemahan rupiah akhir-akhir ini yang menggambarkan adanya persoalan yang bersifat struktural dan ada persoalan terkait dengan kepercayaan,” ujar Hasto.
Menurut Hasto, usulan rekonsolidasi fiskal yang digagas PDIP melalui tema Fiscal Resilience (Ketahanan Fiskal) ternyata masih diwarnai berbagai bentuk belanja negara yang bersifat populis dengan harapan elektoral.
Harapan untuk Masa Depan
Oleh sebab itu, Hasto berharap pertemuan kedua tokoh tersebut dapat dimanfaatkan untuk bertukar pandangan mengenai berbagai tantangan yang tengah dihadapi Indonesia, baik dalam bidang ekonomi, politik, maupun pembangunan nasional. Menurutnya, komunikasi antarpemimpin bangsa menjadi penting untuk menjaga kesinambungan arah pembangunan dan memperkuat persatuan nasional.
“Sehingga pertemuan itu kita harapkan akan membahas hal-hal yang strategis tentang berbagai arah bangsa dan negara ke depan,” ujar Hasto.
