Beijing - Ketika perusahaan-perusahaan Barat berupaya memindahkan produksi dari China atau mengurangi pembelian komponen asal China demi mengurangi ketergantungan pada negara Tirai Bambu tersebut, langkah ini dikenal sebagai decoupling atau de-risking. Namun, China menunjukkan bahwa mereka tidak tinggal diam.
Otoritas China baru-baru ini memblokir akuisisi senilai USD 2 miliar (Rp 34 triliun) oleh Meta atas perusahaan rintisan kecerdasan buatan (AI) asal China, Manus. Langkah ini mengirimkan sinyal tegas bahwa kesepakatan yang disusun di luar perbatasan China pun tidak lepas dari intervensi pemerintah China. Meskipun kantor pusat Manus berada di Singapura, perusahaan tersebut berakar kuat di China dan dianggap sebagai aset strategis dalam persaingan AI global. China memblokir kesepakatan tersebut dengan alasan keamanan nasional.
Aturan Baru Keamanan Industri dan Rantai Pasokan
Tidak lama setelah pemblokiran tersebut, China memperkenalkan aturan baru terkait Keamanan Industri dan Rantai Pasokan pada akhir April. Aturan ini memperkuat kemampuan China untuk menghentikan raksasa teknologi Amerika Serikat (AS) membeli teknologi kelas atas yang dimilikinya. Lebih dari itu, aturan baru ini memiliki dampak yang jauh lebih luas. Pada praktiknya, Beijing memperingatkan pemerintah dan perusahaan asing agar tidak melakukan decoupling.
Pihak berwenang China kini dapat mengambil tindakan balasan terhadap perusahaan asing yang memindahkan pabrik ke negara-negara lain seperti Vietnam atau India, atau yang menarik kembali produksi ke negara asal mereka. Perusahaan-perusahaan tersebut juga dapat dikenai denda dan masuk ke dalam daftar hitam rantai pasokan jika mematuhi pembatasan ekspor atau sanksi dari AS dan Uni Eropa yang menargetkan entitas China.
"Hal ini dimaksudkan untuk menggagalkan langkah-langkah pengurangan risiko seperti yang diambil oleh Uni Eropa dan negara-negara anggotanya, termasuk Jerman, untuk mengurangi ketergantungan pada China," kata Rebecca Arcesati, analis di Mercator Institute for China Studies (MERICS) kepada DW.
Ketegangan Perdagangan Meningkat
Berkaca pada pandemi, Uni Eropa maupun AS telah meningkatkan upaya untuk membuat rantai pasokan lebih tangguh dan kurang bergantung pada China. Banyak perusahaan asing telah mengurangi operasi perusahaannya di China, dan sebagian produksi telah dipindahkan kembali ke negara asalnya. Ketegangan perdagangan antara China dan Barat telah memanas selama bertahun-tahun, tetapi tarif perdagangan agresif dari Presiden AS Donald Trump terhadap barang-barang China pada tahun 2025 secara signifikan mempercepat pergeseran globalisasi menuju sistem perdagangan global yang lebih terpecah-pecah.
Dihadapkan pada praktik dumping barang murah asal China dan tarif Trump yang membuat pasar Eropa kian dibanjiri produk murah China, Uni Eropa mengambil langkah konkret untuk melindungi perdagangannya. Pada Maret lalu, Komisi Eropa merilis rincian Undang-Undang Percepatan Industri (IAA) Uni Eropa. Meskipun tidak secara eksplisit menyebut China, IAA bertujuan mengurangi ketergantungan strategis Eropa terhadap barang dan investasi China serta melawan persaingan tidak sehat dari pesaing China yang kerap mendapat untung dari subsidi negara besar.
Perusahaan Multinasional Terjepit
Kebijakan yang saling bertentangan ini menempatkan perusahaan multinasional, terutama produsen mobil asal Jerman, dalam posisi semakin sulit. Perusahaan seperti Volkswagen, BMW, dan Mercedes-Benz sangat ingin melindungi pasar substansial mereka di China. Produsen mobil juga mendapat keuntungan dari produksi mobil yang sebagian besar dilakukan di China, lalu diekspor ke wilayah lain. Di negara asalnya, para produsen ini menghadapi tekanan untuk mengurangi ketergantungan pada komponen China sambil berusaha bersaing dengan kendaraan listrik China yang telah berkembang pesat.
Jens Eskelund, Presiden Kamar Dagang Uni Eropa di China, menggambarkan aturan baru Beijing sebagai "perangkat ekstrateritorial" yang akan menambah kompleksitas perdagangan global. "Bisa saja terjadi situasi di mana perusahaan terjebak di antara regulasi yang diberlakukan di AS atau Eropa dan di China, di mana mustahil untuk mematuhinya secara keseluruhan," kata Eskelund kepada DW.
Analis MERICS Arcesati menambahkan bahwa ada beberapa contoh kasus di mana China menekan perusahaan asing terkait rencana mereka memindahkan sebagian produksi ke negara lain. "Pemimpin China telah memutuskan cara terbaik memastikan kepemimpinan dalam teknologi adalah dengan membuat China lebih mandiri...dan agar dunia lebih bergantung pada China untuk rantai pasokan dan teknologi," jelasnya.
China Siap Gunakan Rantai Pasokan sebagai Senjata
Beijing telah menunjukkan kesiapannya memanfaatkan rantai pasokan sebagai senjata, dengan memperketat kontrol ekspor tahun lalu terhadap unsur tanah jarang dan mineral penting lainnya. Bahan-bahan tersebut sangat penting untuk produksi kendaraan listrik, sistem pertahanan, dan elektronik canggih.
Uni Eropa menghadapi tekanan yang semakin besar dari Beijing untuk melemahkan IAA. Beberapa negara anggota UE yang memiliki hubungan ekonomi erat dengan Beijing, termasuk Jerman, mengambil pendekatan lebih hati-hati. Defisit perdagangan UE dengan China diperkirakan mencapai angka ekstrem €360 miliar (Rp 7.400 triliun) pada tahun 2025, yang mungkin membuat Brussel kesulitan untuk tetap teguh, meskipun banyak analis memperingatkan pentingnya bagi Eropa untuk melindungi masa depan industrinya.
"Jika saya adalah pembuat kebijakan Eropa, saya akan menggandakan upaya," kata Alice Garcia Herrero, Kepala Ekonom untuk Asia Pasifik di Bank Investasi Prancis Natixis kepada DW. "Jika kita terus menerima ancaman dari China, ruang gerak kita akan semakin sempit."
