Pemerintah Rusia meluapkan kemarahan setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memasukkan negara tersebut ke dalam daftar hitam pihak-pihak yang dituduh melakukan kekerasan seksual di zona konflik. Moskow menuding langkah itu sarat bias dan bertujuan mendiskreditkan Rusia.
Kecaman Rusia terhadap Daftar Hitam PBB
Daftar yang diterbitkan setiap tahun oleh PBB itu mencakup puluhan kelompok negara dan non-negara yang diduga secara kredibel terlibat secara sistematis dalam kekerasan seksual di sejumlah negara, seperti Sudan, Haiti, Republik Demokratik Kongo, Myanmar, Suriah, dan Mali. Rusia menjadi salah satu entitas yang baru masuk dalam daftar tersebut.
Duta Besar Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia, menyampaikan kekecewaan mendalam atas keputusan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Menurutnya, keputusan itu jelas bias dan dipolitisasi karena memasukkan angkatan bersenjata dan pasukan keamanan Rusia ke dalam daftar hitam.
Nebenzia menegaskan bahwa laporan Sekjen PBB berisi informasi tentang kejahatan yang tidak dapat diverifikasi karena kurangnya data yang memadai. Ia juga menyoroti bahwa laporan tersebut gagal menunjukkan sifat sistematis dari dugaan pelanggaran, yang merupakan kriteria utama untuk dimasukkan dalam daftar hitam.
Kritik terhadap Isi Laporan
Lebih lanjut, Nebenzia mengkritik deskripsi insiden dalam laporan tersebut sebagai dangkal dan disajikan tanpa analisis yang tepat. Ia menuding dokumen itu disiapkan secara asal-asalan dan dimaksudkan untuk mencapai hasil yang telah ditentukan sebelumnya guna mendiskreditkan Rusia serta menyembunyikan tindakan ilegal rezim Kyiv.
Pasukan keamanan Rusia ditambahkan ke daftar hitam kekerasan seksual tersebut pekan lalu. PBB mencatat bahwa para inspektur mereka secara rutin dihalang-halangi oleh Moskow dalam melakukan penyelidikan.
Rincian Insiden Kekerasan Seksual
Laporan Sekjen PBB merinci insiden-insiden kekerasan terhadap tawanan perang, yang memberikan kesaksian setelah pembebasan mereka. Serangan tersebut terjadi di wilayah Ukraina yang diduduki Rusia dan di wilayah Rusia, dilakukan oleh angkatan bersenjata dan otoritas penjara.
Mengacu pada data dari Misi Pemantauan Hak Asasi Manusia di Ukraina, laporan tersebut menyebutkan 310 kasus kekerasan seksual terkait konflik, termasuk pemerkosaan, mutilasi genital, dan sengatan listrik. Sebagian besar korban adalah laki-laki, dengan rentang waktu sejak invasi Rusia pada tahun 2022 hingga 2025.
Posisi Ukraina dan Israel
Sementara itu, meskipun tidak masuk dalam daftar hitam, Ukraina disalahkan atas 31 kasus kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh pasukan keamanannya, khususnya terhadap tawanan perang. Sebagian besar serangan itu terjadi sebelum tahun 2025. Laporan menyebutkan bahwa Ukraina telah memperkuat undang-undang terhadap kejahatan tersebut dan mengizinkan PBB untuk melakukan penyelidikan.
Pasukan keamanan Israel juga dimasukkan ke daftar hitam karena dugaan kekerasan seksual terhadap warga Palestina yang ditahan di Israel dan di wilayah Palestina yang diduduki. Israel pun mengecam keputusan tersebut dan sebagai respons, memutus komunikasi dengan Guterres dan kantornya.
