Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan (PDIP) secara resmi mengirimkan surat kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk meminta data dan informasi terkait keterlibatan kader partainya dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini diambil sebagai bagian dari fungsi pengawasan dan penegakan disiplin internal partai, menyusul adanya dugaan penyimpangan dalam program tersebut.
Surat Resmi DPP PDIP ke BGN
Surat bernomor 553/EX/DPP/VI/2026 yang diterbitkan pada 22 Juni 2026 itu ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto dan Ketua DPP Bidang Kehormatan Partai Komarudin Watubun. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kesekretariatan, Yoseph Aryo Adhi Dharmo, membenarkan adanya surat tersebut. “Iya, benar,” kata dia saat dikonfirmasi, Rabu (1/7/2026).
Permintaan data ini merupakan tindak lanjut atas Surat DPP PDI Perjuangan Nomor 940/IN/DPP/II/2026 tertanggal 24 Februari 2026 yang berisi instruksi terkait Program MBG. Dalam instruksi tersebut, seluruh kader partai pada Tiga Pilar (Struktural, Legislatif, dan Eksekutif) dilarang memanfaatkan Program MBG untuk memperoleh keuntungan finansial maupun manfaat material lainnya.
Latar Belakang Dugaan Penyimpangan
DPP PDIP menyebut permintaan data dilakukan menyusul berkembangnya informasi mengenai dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan Program MBG yang saat ini sedang diproses oleh aparat penegak hukum. “Sehingga diperlukan langkah-langkah klarifikasi dan verifikasi internal partai terhadap pihak-pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan kader partai,” demikian isi surat tersebut.
Secara rinci, DPP PDI Perjuangan meminta BGN memberikan tiga jenis informasi. Pertama, nama individu, badan usaha, yayasan, koperasi maupun pihak lain yang terlibat dalam pelaksanaan Program MBG dan diduga memiliki hubungan langsung maupun tidak langsung dengan kader PDIP pada tiga pilar. Kedua, bentuk keterlibatan pihak-pihak tersebut dalam pelaksanaan Program MBG. Ketiga, data pendukung lain yang relevan untuk kepentingan klarifikasi serta penegakan disiplin organisasi.
Fungsi Pengawasan dan Disiplin Partai
Surat tersebut menegaskan bahwa permintaan data ini merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan dan penegakan disiplin internal partai. PDIP berkomitmen untuk memastikan bahwa program MBG tidak disalahgunakan oleh kadernya. Langkah ini juga diambil untuk menjaga integritas partai di mata publik dan memastikan program pemerintah berjalan sesuai aturan.
Hingga saat ini, BGN belum memberikan tanggapan resmi terkait surat permohonan data tersebut. Namun, langkah PDIP ini menunjukkan keseriusan partai dalam melakukan pengawasan internal dan merespons dugaan penyimpangan yang muncul di lapangan.
