Manila - Mayoritas anggota parlemen Filipina menyetujui pemakzulan Wakil Presiden (Wapres) Sara Duterte. Keputusan ini membuka jalan bagi persidangan di Senat yang dapat mengakhiri pencalonannya sebagai presiden dalam pemilu tahun 2028 mendatang.
Pemungutan Suara di Parlemen
Pemakzulan Sara Duterte disetujui oleh parlemen Filipina dengan selisih suara yang besar dalam pemungutan suara yang digelar pada Senin (11/5) waktu setempat. Para anggota parlemen memberikan 255 suara mendukung pemakzulan, berbanding 26 suara menolak, dengan sembilan suara lainnya memilih abstain.
Pasal-Pasal Pemakzulan
Pasal-pasal pemakzulan yang menjerat putri mantan Presiden Rodrigo Duterte itu menuduhnya telah melakukan praktik gratifikasi, korupsi, penyuapan, dan dugaan rencana pembunuhan terhadap Presiden Ferdinand Marcos Jr, mantan sekutunya. Berdasarkan Konstitusi Filipina, vonis bersalah dalam persidangan di Senat akan membuat Sara Duterte dicopot dari jabatannya dan dilarang menduduki jabatan publik seumur hidup.
Pernyataan Anggota Parlemen
Anggota parlemen Filipina, Bienvenido Abante, menyatakan, "Ini bukan lagi hanya tentang politik. Ini tentang hati nurani, kewajiban, dan masa depan bangsa kita." Ia menambahkan, "Ini bukan tentang tahun 2028, ini bukan tentang aliansi politik, ini tentang apakah kita masih percaya bahwa tidak ada seorang pun yang berada di atas hukum."
Dakwaan dan Ancaman
Pasal-pasal pemakzulan itu berfokus pada penyalahgunaan dana publik, aset-aset yang tidak dapat dijelaskan, penyuapan pejabat publik, dan dugaan ancaman pembunuhan terhadap Marcos Jr dan anggota keluarganya yang lain. Ancaman terhadap Marcos Jr bermula dari konferensi pers larut malam di mana Sara Duterte mengklaim telah menyewa seorang pembunuh bayaran untuk membunuh Presiden Filipina itu jika dirinya dibunuh terlebih dahulu. Sara Duterte kemudian menyebut pernyataannya itu telah disalahartikan.
Tanggapan Tim Hukum Sara Duterte
Dalam pernyataan yang dirilis setelah pemungutan suara di parlemen pada Senin (11/5), penasihat hukum Sara Duterte mengatakan bahwa beban pembuktian sekarang berada di kubu penuduhnya. "Kami sepenuhnya siap untuk membela Wakil Presiden di hadapan Senat yang bertindak sebagai Pengadilan Pemakzulan," tegas penasihat hukum Sara Duterte dalam sebuah pernyataan.
Sejarah Pemakzulan
Ini menandai kedua kalinya Wakil Presiden Filipina dimakzulkan dengan sebagian besar dakwaan yang sama. Sidang Senat mengikuti pemakzulan pertamanya hanya mengirimkan kembali kasus tersebut ke DPR -- keputusan yang disebut oleh anggota parlemen sebagai "pemecatan fungsional".
