Para menteri pertahanan, pejabat militer, dan pakar keamanan dari seluruh dunia berkumpul dalam Shangri-La Dialogue (SLD) atau Dialog Shangri-La di Singapura akhir pekan lalu untuk membahas situasi keamanan di kawasan Asia-Pasifik. Konferensi yang diselenggarakan setiap tahun sejak 2002 oleh International Institute for Strategic Studies (IISS) ini menjadi ajang diskusi strategis mengenai tantangan keamanan regional.
Poin Utama Dialog Shangri-La 2026
1. Situasi Keamanan di Asia-Pasifik Memburuk
Sepekan sebelum Dialog Shangri-La 2026 dimulai, Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong menyatakan, "Kenyataannya, dalam dunia yang telah berubah ini, kita akan menghadapi lebih banyak ketidakpastian. Kita akan menghadapi tantangan demi tantangan." Pernyataan ini mencerminkan meningkatnya konflik di kawasan. Pada Mei 2025, terjadi perang singkat antara India dan Pakistan. Konflik Thailand-Kamboja baru berakhir pada Desember 2025. Pada Februari 2026, bentrokan Pakistan-Afganistan meningkat setelah serangan udara Islamabad. Perang saudara di Myanmar masih berlanjut, ketegangan di Laut China Selatan terus terjadi, dan Taiwan berada dalam situasi penuh ketidakpastian.
Rivalitas AS-China menjadi fokus utama. Ekspansi militer China yang cepat dinilai mengubah keseimbangan kekuatan. Peneliti senior IISS, Evan A. Laksmana, menulis dalam laporan keamanan tahunan SLD: "Negara-negara di Asia-Pasifik tidak dapat menghindari memburuknya lingkungan keamanan saat ini." Presiden Vietnam To Lam, dalam pidato pembukaan, menekankan bahwa persaingan harus dikelola dalam kerangka hukum agar tetap terbatas, bertanggung jawab, dan dapat diprediksi. Ia juga menyoroti hubungan antara pembangunan dan keamanan. Wakil Perdana Menteri Australia Richard Marles sepakat, mengatakan keamanan tidak bisa dipisahkan dari pembangunan.
2. Anggaran Pertahanan Kian Meningkat
Meski pembangunan dianggap penting, fokus dialog lebih pada penguatan militer. Menurut SIPRI, belanja militer Asia-Pasifik naik 8,1% pada 2025 menjadi 681 miliar dolar AS. Menteri Perang AS Pete Hegseth menilai angka itu belum cukup. Ia mengumumkan alokasi anggaran pertahanan AS sebesar 1,5 triliun dolar AS dan menyerukan sekutu Asia meningkatkan investasi keamanan. "Keseimbangan kekuatan hanya bisa terjaga jika didukung sekutu yang memiliki kekuatan militer, kapasitas industri, dan kemauan politik yang memadai," ujarnya. Hegseth memuji Korea Selatan, Filipina, Australia, Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, dan India.
Delegasi Jerman menanggapi kritik AS dengan tenang. Sekretaris Negara Bidang Pertahanan Nils Hilmer mengatakan, sejak amandemen konstitusi, Jerman memiliki dana yang memadai untuk Bundeswehr. Namun, gagasan bahwa lebih banyak senjata tidak otomatis berarti lebih aman hanya sedikit mendapat perhatian. Presiden Komite Palang Merah Internasional Mirjana Spoljaric memperingatkan, "Di mana senjata diproduksi, di situlah senjata itu pada akhirnya akan digunakan. Arus senjata masif akan menimbulkan korban jiwa."
3. Taiwan Masih dalam Ketidakpastian
Dalam pidato tahun ini, Hegseth tidak menyinggung Taiwan. Beijing menganggap Taiwan sebagai "provinsi yang membangkang" dan tidak menutup kemungkinan menggunakan kekuatan militer. Pada SLD 2025, Hegseth memperingatkan China mungkin mengambil langkah militer terhadap Taiwan. Namun, sikap AS berubah setelah pertemuan Trump-Xi pada Mei 2026, di mana mereka sepakat menjadikan "hubungan yang konstruktif dan stabilitas strategis" sebagai dasar hubungan. Hegseth menggunakan istilah yang sama dalam pidatonya.
Mantan Wakil Menteri Luar Negeri China Cui Tiankai menyambut positif perkembangan ini dan menekankan pentingnya menghentikan penjualan senjata AS ke Taiwan. Dalam sesi tanya jawab, seorang peserta menanyakan paket bantuan militer 14 miliar dolar AS untuk Taiwan yang ditangguhkan Trump. Hegseth mengatakan keputusan akhir ada di tangan presiden.
4. AS Tetap Penting, tetapi Bukan Satu-satunya
Mantan diplomat Bilahari Kausikan mengatakan, tanpa dukungan AS, Asia tidak dapat menyeimbangkan pengaruh China. Namun, kemitraan keamanan baru mulai bermunculan. Jepang bekerja sama lebih erat dengan Australia, Filipina, India, dan lainnya. Robert Ward dari IISS mengatakan, Jepang membangun jaringan mitra sevisi untuk menciptakan kompleksitas strategis bagi China. Menteri Pertahanan Filipina Gilberto Teodoro Jr. menyatakan, semakin banyak negara memiliki kepentingan sejalan dalam menjaga stabilitas. Jerman juga memperluas kerja sama keamanan dengan negara Asia-Pasifik, termasuk berpartisipasi dalam latihan RIMPAC.
