Parlemen Eropa secara resmi menyetujui kebijakan migrasi yang lebih ketat pada 17 Juni 2026. Keputusan ini memberikan kewenangan yang lebih luas kepada negara-negara anggota Uni Eropa untuk mendeportasi para pencari suaka yang ditolak. Kebijakan tersebut disahkan dengan 418 suara mendukung, 218 menolak, dan 30 abstain. Langkah ini mencerminkan meningkatnya sentimen anti-imigrasi di kawasan Eropa, sekaligus mendorong kebangkitan kelompok sayap kanan di berbagai negara anggota.
Isi Kebijakan dan Pengecualian
Dalam sistem baru ini, negara anggota Uni Eropa dapat bekerja sama dengan negara di luar Uni Eropa untuk mendirikan apa yang disebut sebagai "return hub". Warga negara non-Uni Eropa yang berada secara ilegal diwajibkan untuk meninggalkan negara tersebut segera atau dalam jangka waktu tertentu. Para migran atau pencari suaka yang ditolak dapat dipindahkan ke pusat pemulangan yang berlokasi di negara ketiga yang memiliki perjanjian dengan Uni Eropa.
Perjanjian ini hanya boleh dibuat dengan negara ketiga yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, hukum internasional, serta prinsip non-refoulement, yaitu larangan memulangkan seseorang ke tempat yang membahayakan keselamatannya. Dalam kondisi tertentu, seperti ketika seseorang tidak kooperatif atau dianggap berisiko terhadap keamanan, individu tersebut juga dapat ditahan.
Parlemen Eropa menyatakan bahwa aturan ini bertujuan untuk menyederhanakan dan mempercepat proses deportasi, dengan tetap menghormati hak-hak dasar dan hukum internasional. Namun, kebijakan ini tetap menuai pro dan kontra dari berbagai pihak.
Dukungan dan Kritik
Sejumlah pihak di Uni Eropa menyambut positif langkah ini. Anggota Parlemen Eropa Malik Azmani mengatakan, "Hari ini Eropa menepati janjinya. Sudah sewajarnya publik berharap mereka yang tidak berhak tinggal kembali ke negara asalnya. Karena itu, prioritas saya jelas: kebijakan pemulangan yang efektif dan realistis." Negara-negara anggota Uni Eropa telah mengakui tantangan besar dalam memastikan bahwa pencari suaka yang ditolak dan mereka yang melebihi masa izin tinggal benar-benar meninggalkan wilayah Uni Eropa.
Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyebut aturan baru ini akan menyediakan "alat" yang dibutuhkan untuk membuat proses pemulangan lebih efisien, dengan prosedur yang lebih cepat dan efektif. Namun, para pengkritik menilai bahwa kebijakan migrasi Uni Eropa belum menyentuh akar persoalan yang mendorong orang untuk bermigrasi, seperti konflik, krisis pangan, dan terbatasnya kebebasan politik.
Kepala HAM PBB Volker Trk mengatakan, "Dehumanisasi terhadap migran dan pengungsi, termasuk di Inggris, AS, dan banyak negara Uni Eropa, sangat memprihatinkan dan kerap berujung pada pengabaian hak-hak mereka." Aturan ini masih membutuhkan persetujuan formal terakhir dari 27 negara anggota Uni Eropa sebelum resmi diberlakukan.
