Heboh Rumor Trump Coba Gunakan Kode Nuklir Saat Rapat Panas soal Iran
Jakarta - Dunia internasional digegerkan oleh rumor yang beredar luas bahwa Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dikabarkan mencoba menggunakan kode nuklir selama rapat darurat yang membahas krisis Iran pada Sabtu lalu. Klaim mengejutkan ini langsung memicu gelombang spekulasi dan kekhawatiran di berbagai kalangan.
Bantahan Resmi dari Gedung Putih
Merespons rumor yang viral tersebut, seorang juru bicara Gedung Putih dengan tegas membantah klaim tersebut. Dalam pernyataannya, juru bicara itu menegaskan bahwa tidak ada kejadian seperti yang dilaporkan dan menyerukan agar publik tidak mempercayai informasi yang tidak dapat diverifikasi.
Asal-Usul Klaim dari Mantan Perwira CIA
Rumor ini bermula dari pernyataan kontroversial yang disampaikan oleh mantan perwira CIA, Larry Johnson, selama kemunculannya di podcast "Judging Freedom" pada tanggal 20 April 2026. Menurut laporan Newsweek, Johnson mengklaim bahwa rapat darurat Gedung Putih pada 18 April diwarnai oleh adu mulut yang sengit.
Dia menyebutkan bahwa Jenderal Dan Caine, yang menjabat sebagai Ketua Kepala Staf Gabungan AS, secara terang-terangan menolak perintah dari Trump yang konon melibatkan penggunaan apa yang disebut sebagai kode nuklir. Johnson menggambarkan perdebatan tersebut sebagai sesuatu yang "cukup sengit" dan penuh ketegangan.
Tidak Ada Konfirmasi Independen
Meskipun klaim ini menyebar dengan cepat, penting untuk dicatat bahwa tidak ada laporan independen atau konfirmasi resmi yang mendukung pernyataan Johnson tersebut. Memang benar bahwa pertemuan tingkat tinggi terjadi seputar berakhirnya gencatan senjata dengan Iran, namun tidak ada sumber kredibel yang mampu memverifikasi bahwa wewenang peluncuran nuklir pernah dipertimbangkan atau digunakan dalam rapat tersebut.
Skeptisisme dari Anggota Parlemen Republik
Beberapa anggota parlemen dari Partai Republik juga telah menyuarakan keraguan mereka terhadap klaim ini. Senator Thom Tillis, dalam wawancaranya dengan Newsweek, menyatakan bahwa dia akan membutuhkan konfirmasi dari berbagai sumber yang dapat dipercaya sebelum menganggap klaim tersebut serius.
"Saya tidak dapat membayangkan skenario seperti itu menjadi pertimbangan yang nyata dalam rapat resmi," ujar Tillis, menambahkan bahwa klaim tersebut terkesan mengada-ada dan tidak sesuai dengan prosedur standar.
Bertentangan dengan Sistem Komando Nuklir AS
Klaim yang dilontarkan Johnson juga dinilai bertentangan dengan cara kerja sistem komando nuklir Amerika Serikat yang telah mapan. Berdasarkan protokol ketat yang telah ditetapkan, peran Ketua Kepala Staf Gabungan adalah dalam kapasitas penasihat belaka.
Dia tidak memiliki wewenang hukum untuk memblokir atau melaksanakan perintah peluncuran nuklir secara mandiri. Sistem ini dirancang dengan pengamanan ketat, termasuk "aturan dua orang", untuk memastikan bahwa setiap perintah yang sah dari panglima tertinggi dapat dilaksanakan tanpa hambatan yang tidak perlu.
Implikasi Konstitusional yang Serius
Seandainya konfrontasi langsung mengenai prosedur peluncuran nuklir benar-benar terjadi seperti yang digambarkan Johnson, hal itu akan mencerminkan krisis konstitusional yang sangat luas, bukan sekadar perselisihan biasa di antara pejabat tinggi. Situasi seperti itu akan mengancam stabilitas pemerintahan dan kepercayaan publik terhadap proses pengambilan keputusan nasional.
Rekam Jejak Larry Johnson yang Dipertanyakan
Larry Johnson, yang pernah menjabat sebagai wakil direktur Kantor Kontraterorisme Departemen Luar Negeri AS dari tahun 1989 hingga 1993, telah menjadi sorotan dalam beberapa tahun terakhir karena berbagai klaim kontroversialnya. Dia termasuk di antara figur yang dikaitkan dengan tuduhan yang banyak diperdebatkan pada tahun 2017.
Pada waktu itu, dia menyebarkan rumor bahwa badan intelijen Inggris, GCHQ, membantu pemerintahan Presiden Barack Obama untuk memata-matai kampanye presiden Trump. Klaim ini secara terbuka telah dibantah oleh para pejabat AS dan Inggris, dengan GCHQ menyebutnya sebagai "sangat tidak masuk akal" dan tidak berdasar.
Sebelumnya, Johnson juga diketahui menyebarkan rumor palsu bahwa mantan Ibu Negara Michelle Obama menyampaikan pidato rasis terhadap orang kulit putih, yang kemudian terbukti tidak benar. Rekam jejak ini membuat kredibilitas klaim terbarunya tentang Trump dan kode nuklir semakin dipertanyakan oleh banyak analis dan pengamat politik.
Dengan demikian, meskipun rumor tentang Trump dan kode nuklir terus beredar, bukti-bukti yang ada dan pernyataan resmi menunjukkan bahwa klaim tersebut kemungkinan besar adalah informasi yang menyesatkan dan tidak memiliki dasar fakta yang kuat.
