Prabowo Tegaskan Siap Keluar dari BoP Jika Tak Menguntungkan Palestina dan Indonesia
Presiden Prabowo Subianto menyatakan kesiapannya untuk menarik Indonesia dari keanggotaan Board of Peace (BoP) jika organisasi tersebut dinilai tidak sejalan dengan kepentingan nasional Indonesia atau perjuangan kemerdekaan Palestina. Pernyataan ini disampaikan dalam diskusi yang digelar di kediamannya di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, bersama jurnalis, pakar, dan pengamat, sebagaimana disiarkan di YouTube Liputan6, Kamis (19/3/2026).
Keputusan Keluar Tanpa Perundingan dengan Group of Eight
Prabowo menegaskan bahwa Indonesia memiliki opsi untuk keluar dari dewan perdamaian tersebut tanpa perlu merundingkannya terlebih dahulu dengan anggota Group of Eight lainnya. "Selama kita di dalam BoP bisa bantu perjuangan rakyat Palestina, kita akan berusaha. Begitu kita ambil kesimpulan tidak ada harapan dan kontraproduktif, kita menilai kita habis waktu, habis energi, dan tidak menguntungkan kepentingan nasional bangsa Indonesia, kita keluar," tegasnya.
Dia menekankan bahwa perjuangan Indonesia selalu konsisten dalam membela kemerdekaan Palestina, dan bergabung dengan BoP diharapkan dapat berkontribusi positif bagi perdamaian jangka panjang di wilayah tersebut.
Alasan Bergabung dengan Board of Peace
Prabowo mengungkapkan latar belakang Indonesia bergabung dengan BoP, yang bermula dari pidatonya di Sidang Umum PBB pada 23 September, di mana dia menegaskan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina dan solusi dua negara. Beberapa jam kemudian, dia bersama tujuh pemimpin negara mayoritas Muslim dalam Group of Eight—termasuk Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Yordania, Turki, Pakistan, Qatar, dan Mesir—diundang oleh Presiden AS Donald Trump untuk membahas proposal perdamaian.
Dalam pertemuan tersebut, Trump meminta dukungan untuk 21-point plan, sebuah proposal untuk menciptakan perdamaian berkelanjutan di Gaza. Utusan khusus AS Steve Witkoff membacakan rincian poin-poin tersebut, dan Prabowo tertarik pada poin ke-19 dan ke-20, yang menjanjikan jalan bagi Palestina menjadi bangsa mandiri serta fasilitasi dialog damai antara Israel dan Palestina.
"Jadi, kita lihat ini (poin) 19 dan 20 ada peluang (untuk kemerdekaan Palestina) walaupun kita tahu ini sedikit. Akhirnya, kita berdelapan (pimpinan negara mayoritas Muslim) diskusi, kita dukung ini atau tidak? Akhirnya, dalam lobi-lobi kita bilang, kita dukung," ujar Prabowo.
Bergabung dengan BoP Dinilai Lebih Realistis
Setelah pertemuan dengan Trump, muncul gagasan pembentukan BoP, yang kemudian diadopsi dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803. Group of Eight kembali berunding dan memutuskan untuk bergabung, dengan pertimbangan bahwa keanggotaan dalam BoP memberikan ruang lebih besar untuk memengaruhi kebijakan agar berpihak pada kepentingan Palestina.
Prabowo menjelaskan bahwa bergabung dengan BoP dinilai lebih realistis dan konkret dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina dibandingkan tetap berada di luar organisasi. "Kalau kita di dalam, mungkin kita bisa pengaruhi dan membantu rakyat Palestina. Kalau di luar (BoP), kita tidak bisa (memperjuangkan Palestina). Jadi, akhirnya kita putuskan, kita masuk," katanya.
Dia menambahkan bahwa keputusan ini diambil setelah diskusi mendalam di antara para pemimpin negara mayoritas Muslim, dengan Emir Qatar Tamim bin Hamad Al Thani ditunjuk sebagai juru bicara untuk menyampaikan dukungan kepada Trump, sambil mengingatkan bahwa tantangan utama berasal dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
