Menlu Ungkap Kendala Internal Iran dan Blokade AS di Selat Hormuz
Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono mengungkap perkembangan terkini mengenai dua kapal milik Pertamina yang tertahan di Selat Hormuz. Dalam konferensi pers Program Prioritas serta Penguatan Posisi Indonesia di Dunia Internasional di Gedung Bina Graha, Jakarta Pusat, Rabu (22/4/2026), Sugiono menyatakan bahwa pemerintah melalui tim terkait masih terus berkoordinasi intensif untuk memastikan kapal-kapal tersebut dapat melintas dengan aman.
Koordinasi dengan Pertamina dan Tantangan di Lapangan
Sugiono menjelaskan bahwa pihaknya bersama tim dari Pertamina tengah mengurus perizinan agar kapal-kapal Indonesia bisa melewati jalur strategis tersebut. Namun, proses ini tidak berjalan mudah karena situasi di lapangan dinilai cukup kompleks. "Permasalahannya menjadi semakin kompleks dengan situasi internal yang terjadi di Iran sendiri," kata Sugiono dalam diskusi di Kantor Staf Presiden (KSP).
Menurutnya, kebijakan yang dikeluarkan otoritas di tingkat atas di Iran tidak selalu dapat langsung diterapkan di lapangan. Hal ini menjadi salah satu kendala utama dalam proses negosiasi yang sedang berlangsung. "Karena kadang-kadang apa yang menjadi policy dari atas itu tidak serta-merta bisa diimplementasikan di lapangannya. Itu yang sedang dicari penyelesaiannya seperti apa," ujarnya.
Blokade Kapal Amerika Serikat dan Syarat Melintas
Selain itu, Sugiono juga menyinggung adanya blokade kapal Amerika Serikat (AS) di Selat Hormuz. Termasuk di antaranya syarat-syarat yang harus dipenuhi kapal untuk dapat melintas, yang hingga kini masih dalam tahap pembahasan dan negosiasi. "Kemudian tentu saja ada perkembangan lagi tentang blokade Hormuz. Kemudian juga ada beberapa perkembangan terkait dengan syarat-syarat dari kapal boleh lewat dan sebagainya dan sebagainya, yang itu masih menjadi hal-hal yang kita negosiasikan dan kita bicarakan," jelasnya.
Hasil Konferensi Internasional dan Prinsip Kebebasan Navigasi
Dalam kesempatan tersebut, Sugiono juga memaparkan hasil konferensi internasional yang diinisiasi oleh Prancis dan Inggris, yang diikuti secara daring mewakili Presiden Prabowo Subianto. Salah satu poin penting dalam konferensi itu adalah penolakan terhadap segala bentuk pungutan biaya atau tol bagi kapal yang melintas di Selat Hormuz. Menurutnya, praktik tersebut dinilai bertentangan dengan prinsip kebebasan navigasi (freedom of navigation).
"Karena hal tersebut bertentangan dengan apa yang dikenal dengan freedom of navigation. Selat Hormuz dikuasai Iran, tapi di situ kan ada Oman, ya kan, kemudian ada UAE. Kemudian, karena ya, jadi beberapa contoh ada praktik-praktik tersebut dilakukan di situ," ujarnya.
Dukungan Diplomasi dan Pemantauan Situasi
Selain itu, konferensi tersebut juga menegaskan dukungan terhadap upaya diplomasi dan negosiasi politik guna meredakan ketegangan di kawasan Selat Hormuz, yang melibatkan sejumlah negara seperti Iran, Oman, dan Uni Emirat Arab. Sugiono memastikan Indonesia terus memantau situasi secara ketat dan mengedepankan jalur diplomasi untuk memastikan keamanan pelayaran serta kepentingan nasional tetap terjaga.
"Konferensi ini mengatakan bahwa akan terus mendukung upaya-upaya yang sifatnya diplomatis dan apa namanya, negosiasi politis dalam rangka menyelesaikan ketegangan di situ di Selat Hormuz," tegasnya. Dengan demikian, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk terus bekerja melalui jalur diplomatik guna mengatasi hambatan yang dihadapi kapal-kapal nasional di wilayah perairan yang sensitif ini.
