Menlu Tegaskan Overflight Access AS Masih Tahap Pembahasan, Kedaulatan Jadi Prioritas
Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menegaskan bahwa isu kerja sama udara antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) bukan merupakan blanket overflight, melainkan overflight access yang memiliki makna dan mekanisme berbeda. Penegasan ini disampaikan dalam konferensi pers di Gedung Bina Graha, Jakarta Pusat, pada Rabu (22/4/2026).
"Saya kira terminologinya harus diluruskan, ya. Itu bukan blanket overflight, itu overflight access," kata Sugiono kepada wartawan. Ia menjelaskan bahwa wacana ini merupakan usulan dari pihak Amerika Serikat yang masih akan melalui proses pembahasan sesuai mekanisme di dalam negeri.
Mekanisme Pembahasan dan Prinsip Kedaulatan
Menurut Sugiono, pemerintah memastikan setiap keputusan tetap berlandaskan konstitusi serta mengutamakan kepentingan nasional. "Kalau berbicara mengenai overflight access merupakan satu intens yang disampaikan oleh pihak Amerika, yang kemudian juga akan melewati proses dan mekanisme pembahasan. Mekanismenya seperti apa dan sebagainya itu di Indonesia. Dan saya kira kedaulatan, kepentingan nasional itu juga pasti akan menjadi sesuatu yang utama," ujarnya.
Sugiono menambahkan bahwa konsep overflight access bukan hal baru dalam hubungan antarnegara. Sebagai negara dengan politik luar negeri bebas aktif, Indonesia terbuka menjalin perjanjian serupa dengan negara lain selama mekanisme dan implementasinya jelas. "Sebagai negara yang memiliki tradisi dan politik luar negeri bebas aktif, ya perjanjian serupa itu juga kalau misalnya dilakukan dengan negara-negara lain, ya enggak ada masalah. Mekanismenya seperti apa, implementasinya seperti apa," ucapnya.
Bantahan Terhadap Kekhawatiran Konflik Global
Sugiono juga membantah anggapan sejumlah pihak yang menilai rencana tersebut dapat menyeret Indonesia ke dalam konflik global. Menurutnya, dengan situasi dunia saat ini, Indonesia pasti akan terdampak meski secara tidak langsung. "Jadi jangan kemudian dipersepsikan sebagai sesuatu yang menyeret Indonesia dan mengancam kedaulatan. Dengan situasi dunia yang seperti ini, ya Indonesia mau tidak mau akan terdampak apa pun yang terjadi di dunia ini," ujarnya.
Sekjen Partai Gerindra itu menekankan bahwa di tengah dinamika global, Indonesia tidak bisa sepenuhnya terlepas dari dampak situasi dunia. Namun, pemerintah akan memastikan setiap kebijakan luar negeri tidak mengorbankan kedaulatan maupun posisi strategis Indonesia. "Jadi gini, saya sampaikan juga bahwa pemerintah ini dilantik, dipilih oleh rakyat, kemudian disumpah untuk menjalankan konstitusi dan semua undang-undang," ujarnya.
"Yang intinya adalah bahwa satu, pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ada aspek kedaulatan di situ, kemudian meningkatkan kesejahteraan umum di situ. Jadi, saya tidak melihat urusannya sama menyeret Indonesia ke dalam konflik global," lanjut Sugiono.
