Teheran - Perunding utama Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, memperingatkan bahwa Amerika Serikat (AS) tidak dapat dipercaya. Ghalibaf menegaskan bahwa Teheran tidak akan menyetujui kesepakatan apa pun dengan Washington sampai hak-hak rakyat Iran sepenuhnya dijamin.
"Kami tidak akan menyetujui perjanjian apa pun sampai kami yakin bahwa hak-hak rakyat Iran telah ditegakkan," tegas Ghalibaf dalam sebuah video yang disiarkan oleh televisi pemerintah Iran, seperti dilansir AFP, Senin (1/6/2026).
Ghalibaf, yang juga menjabat ketua parlemen Iran, menambahkan bahwa para negosiator Iran "tidak mempercayai kata-kata musuh maupun janji-janjinya". Pernyataan itu disampaikan setelah laporan media-media AS, seperti New York Times (NYT) dan Axios, pada Sabtu (30/5) menyebut Presiden AS Donald Trump telah mengirimkan versi revisi dari kerangka kerja perdamaian yang diusulkan, yang berisi persyaratan yang "lebih keras", untuk dipertimbangkan oleh Iran.
Detail Revisi Kesepakatan Tidak Diketahui
Detail mengenai perubahan yang dilakukan Trump pada draf kesepakatan yang diusulkan itu tidak diketahui secara jelas. Namun setiap perubahan pada draf yang diusulkan dapat semakin menunda kesepakatan untuk secara resmi mengakhiri perang.
Trump telah mengatakan bahwa prioritasnya termasuk menghentikan Iran dari pengembangan senjata nuklir apa pun dan membuka kembali jalur pelayaran strategis di Selat Hormuz, yang secara efektif ditutup oleh Iran sejak perang dimulai pada akhir Februari.
"Satu-satunya jaminan yang harus saya miliki adalah tidak akan ada senjata nuklir. Mereka (Iran-red) telah menyetujuinya, dan itu sangat menarik," kata Trump dalam wawancara dengan program televisi Fox News yang dipandu menantunya sendiri, Lara Trump.
Iran Tepis Klaim Trump
Di sisi lain, Iran menepis pernyataan Trump dan menegaskan kedua pihak masih memiliki perbedaan pendapat yang jauh mengenai isu-isu kunci dalam negosiasi. Menurut kantor berita Tasnim, pertukaran mengenai draf kesepakatan yang diusulkan itu "sedang berlangsung, dengan kedua pihak secara teratur mengusulkan amandemen".
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan bahwa "sampai kesimpulan yang jelas tercapai...semua yang dikatakan sekarang hanyalah spekulasi".
Hak-Hak Iran yang Harus Dijamin
Iran memandang pencabutan sanksi dan pelepasan asetnya yang dibekukan di bank-bank di luar negeri sebagai salah dua dari sejumlah hak utamanya yang harus dijamin dalam kesepakatan apa pun dengan AS.
Teheran menegaskan bahwa pihaknya membutuhkan pelepasan aset-asetnya yang dibekukan, diperkirakan senilai US$ 12 miliar (Rp 214 triliun), sebelum terlibat dalam pembicaraan substantif tentang program nuklirnya.
Iran juga menolak komentar Trump sebelumnya yang menyebut pasokan uranium yang diperkaya akan dihancurkan, yang disebut sebagai klaim "tidak berdasar".
