Kementerian Perdagangan China pada Senin (29/06) memasukkan 20 entitas Jepang, termasuk beberapa divisi Mitsubishi Corporation, ke dalam daftar pengendalian ekspor. Langkah ini melarang eksportir China maupun asing menjual barang-barang dual-use yang diproduksi di China kepada entitas tersebut. Barang dual-use adalah barang yang dapat digunakan untuk kepentingan sipil maupun militer.
Daftar Entitas dan Aturan Baru
Selain 20 entitas dalam daftar pengendalian, 20 entitas lainnya juga dimasukkan ke dalam daftar pengawasan untuk barang-barang dual-use. Daftar itu mencakup Mitsui E&S, yang memproduksi mesin dan peralatan kapal, serta sejumlah divisi dari Fujitsu dan Komatsu. Perusahaan-perusahaan China yang ingin mengekspor barang kepada perusahaan-perusahaan tersebut diwajibkan mengajukan izin khusus, menyerahkan laporan penilaian risiko terhadap perusahaan Jepang terkait, serta memberikan pernyataan tertulis bahwa barang-barang dual-use tersebut tidak akan digunakan untuk kepentingan militer.
Pernyataan Resmi Beijing
Kementerian Perdagangan China menyatakan bahwa kebijakan kontrol ekspor tersebut "sepenuhnya dapat dibenarkan, masuk akal, dan sesuai hukum," seraya menambahkan bahwa langkah itu bertujuan untuk "secara tegas menghalangi upaya sembrono Jepang dalam mengejar 'militerisme baru'." "Kami berharap Jepang menyadari kesalahannya, membalikkan arah kebijakan yang keliru, sungguh-sungguh merefleksikan masa lalunya, dan kembali ke jalur yang benar," tambah kementerian tersebut.
Reaksi Jepang
Juru bicara utama pemerintah Jepang menyebut pembatasan tersebut sebagai tindakan yang "tidak dapat diterima dan sangat disesalkan," sembari mendesak Beijing untuk mencabut kebijakan itu. Kepala Sekretaris Kabinet Jepang, Minoru Kihara, mengatakan pada Senin bahwa pemerintah akan mengambil langkah balasan yang diperlukan setelah melakukan penilaian menyeluruh terhadap pembatasan tersebut beserta dampaknya.
Latar Belakang Ketegangan
Hubungan antara Beijing dan Tokyo semakin memanas sejak Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, tahun lalu mengisyaratkan bahwa Jepang dapat melakukan intervensi jika China menggunakan kekuatan militer terhadap Taiwan. Jepang telah mempercepat pengembangan kekuatan militernya, terutama dengan menambah kemampuan ofensif, yang membuat Beijing makin berang. Di bawah kepemimpinan Takaichi, militer Jepang telah dilengkapi dengan kemampuan ofensif yang lebih besar, termasuk rudal jarak jauh yang ditempatkan di pulau-pulau terpencil. Ekspor senjata mematikan kini juga diizinkan berdasarkan kebijakan baru. Jepang dijadwalkan merevisi dokumen pertahanan dan keamanannya pada Desember mendatang, yang kemungkinan akan semakin meningkatkan anggaran pertahanannya.
Pengerahan Rudal Jepang
Pada Senin, Pasukan Bela Diri Darat Jepang mengumumkan pengerahan peluncur rudal Type-12 di pulau terpencil paling selatan, Minamitorishima, yang tampaknya merupakan respons terhadap meningkatnya aktivitas China dalam memperluas pengaruhnya ke kawasan Samudra Pasifik.
Pesan Diplomatik
George Chen, mitra untuk kawasan Greater China di firma konsultan The Asia Group, mengatakan bahwa langkah tersebut lebih berfungsi sebagai "pesan diplomatik" ketika Beijing meningkatkan tekanannya terhadap Tokyo. "Dari sudut pandang Beijing, Jepang belum mengambil langkah-langkah yang berarti untuk menstabilkan hubungan bilateral," ujar Chen. "Selain itu, kekhawatiran di China semakin meningkat terhadap kerja sama pertahanan yang semakin erat antara Jepang, Amerika Serikat, dan kemungkinan mitra lainnya." Menurutnya, dalam jangka pendek hubungan Jepang–China kemungkinan akan tetap rapuh dan berisiko semakin memburuk jika kedua belah pihak tidak mengambil langkah untuk menghentikan tren penurunan hubungan tersebut.
Isu Taiwan dan Reaksi Internasional
Bagi Beijing, isu Taiwan merupakan persoalan yang sangat sensitif. China menganggap pulau yang memiliki pemerintahan sendiri itu sebagai bagian dari wilayahnya dan bertekad merebutnya kembali dengan kekuatan militer jika diperlukan. Dalam beberapa tahun terakhir, China juga meningkatkan tekanan militernya terhadap Taiwan. Awal bulan ini, penjaga pantai China melakukan patroli di sebelah timur Taiwan dalam operasi yang oleh media pemerintah disebut sebagai "peringatan tegas" kepada Jepang dan Filipina setelah kedua negara mengumumkan akan membahas batas maritim mereka di perairan yang juga diklaim Beijing. Pekan lalu, Inggris, Jerman, dan Prancis dalam sebuah pernyataan bersama yang jarang dilakukan mengecam aktivitas China di perairan sebelah timur Taiwan. Ketiga negara juga menegaskan penolakan mereka terhadap segala upaya untuk mengubah status quo antara China dan Taiwan.
