Arab Saudi dan Kuwait secara resmi mencabut pembatasan akses yang sebelumnya diberlakukan terhadap militer Amerika Serikat (AS) yang menggunakan pangkalan militer dan wilayah udara mereka. Kedua negara tersebut merupakan bagian dari sejumlah negara Teluk yang menjadi tuan rumah bagi aset militer AS, yang terlibat dalam konflik Timur Tengah yang lebih luas.
Latar Belakang Pembatasan
Pembatasan sebelumnya diterapkan oleh otoritas Saudi dan Kuwait setelah peluncuran operasi militer AS yang bertujuan membuka kembali Selat Hormuz. Aktivitas pelayaran di jalur perairan strategis ini terhambat akibat perang yang berkecamuk sejak akhir Februari lalu.
Pencabutan Hambatan
Seperti dilaporkan oleh media terkemuka AS, Wall Street Journal (WSJ), pada Kamis (7/5) waktu setempat, langkah Saudi dan Kuwait ini menghilangkan hambatan signifikan bagi upaya Presiden AS Donald Trump untuk mengamankan jalur pelayaran komersial melalui Selat Hormuz di tengah meningkatnya ketegangan regional.
Dengan mengutip para pejabat AS dan Saudi, WSJ melaporkan bahwa pemerintahan Trump bersiap untuk memulai kembali operasi pengawalan terhadap kapal-kapal komersial yang melintasi Selat Hormuz dengan dukungan Angkatan Laut dan Angkatan Udara AS. Misi militer AS itu sebelumnya dihentikan sementara sejak awal pekan ini setelah beroperasi selama 36 jam.
Penilaian Pentagon
Para perencana di Pentagon atau Departemen Pertahanan AS, menurut pejabat Washington yang dikutip WSJ, kini sedang menilai kerangka waktu untuk melanjutkan operasi pengawalan tersebut. Beberapa pejabat AS mengindikasikan bahwa aktivitas dapat dimulai kembali paling cepat minggu ini.
Ketegangan di Timur Tengah
Ketegangan di Timur Tengah meningkat sejak AS dan Israel melancarkan serangan skala besar terhadap Iran pada 28 Februari lalu. Teheran membalas dengan gelombang serangan rudal dan drone terhadap target-target di Israel dan negara-negara Teluk yang menampung aset militer AS, termasuk Saudi dan Kuwait. Aktivitas pelayaran melintasi Selat Hormuz secara efektif ditutup oleh Iran akibat pertempuran tersebut. AS merespons dengan memberlakukan blokade laut yang menargetkan lalu lintas maritim Iran di sekitar Selat Hormuz sejak pertengahan April lalu.
Gencatan Senjata yang Rapuh
Gencatan senjata yang diberlakukan sejak 8 April lalu dengan mediasi Pakistan berlangsung rapuh. Perundingan damai yang digelar di Islamabad menyusul gencatan senjata itu gagal menghasilkan kesepakatan yang langgeng. Trump kemudian memperpanjang gencatan senjata tanpa batas waktu yang ditetapkan.
Pada Selasa (5/5), Trump mengumumkan penghentian sementara misi "Project Freedom" untuk memulihkan kebebasan navigasi bagi pelayaran komersial melalui Selat Hormuz. Dia menegaskan bahwa blokade laut oleh AS tetap "berlaku sepenuhnya".
